Ramai-ramai Tolak RS di Cipari

KUNINGAN – Puluhan ulama dan pentolan ormas Islam di Kuningan mendatangi gedung DPRD, kemarin (19/1). Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan RSU Sekar Kamulyan di Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur. Jika pemerintah memaksakan, mereka siap perang. Tampak Ketua MUI Kuningan, KH Abdul Azis AN yang memimpin rombongan. Selain dari MUI Kuningan dan MUI Kecamatan Cigugur, hadir pula pentolan Garis, GPK, FPI, BKMM, Gardah, Gamas, dan juga dari Muhammadiyah. Ikut serta tokoh masyarakat Cipari dan juga dari Cisantana. Kedatangan mereka diterima langsung Ketua DPRD, Rana Suparman SSos. Satu per satu dari mereka bersuara. “Kami menolak. Kami mencium ada indikasi camat terlalu mengkondisikan masyarakat. Info awal, untuk pembangunan gudang, ternyata untuk rumah sakit,” tegas Ketua Garis Kuningan, H Aang. Dia mengatakan, dalam persoalan ini bukan sentimen terhadap penganut agama lain. Sebab, pasien rumah sakit Sekar Kamulyan mayoritas muslim, baik dari Kuningan maupun luar Kuningan. “Yang kami sayangkan itu, pasien pas pulang dibekali tas kecil berisi obat dengan lambang salib. Gelas bergambar salib pun diberikan. Secara tidak disadari, ini sudah masuk indikasi pemurtadan,” kata Aang sambil menunjukkan bukti tas kecilnya. Ustad Dede Miftah dari GPK turut menambahkan. Rencana pembangunan RS di Cipari, ternyata bukan relokasi, melainkan pengembangan. Dia yang kebetulan warga Cipari sangat keberatan terhadap rencana tersebut. Alasannya bukan hanya sekadar faktor agama, tapi sektor lingkungan hidup yang merupakan daerah resapan air. Ketua MUI Kecamatan Cigugur, H Alan membuka pula fakta sosialisasi rencana pembangunan RS. Ternyata bukan hanya sekadar sosialisasi, tapi sekaligus penandatanganan persetujuan masyarakat Cipari terhadap rencana pembangunan gudang. “Kita tak mungkin sepakat menyesatkan umat. Kekhawatiran kami sudah disampaikan di pendopo. MUI ini termasuk penjaga gawang Kuningan MAS. Masa kami kebobolan. Kami tidak mengada-ada, dan bukan memprovokasi,” ucapnya. Mengutip firman Allah, Alan mengungkapkan, selaku generasi berpikir diamanahi amar ma’ruf nahi munkar. Harus takut melahirkan generasi lemah, baik lemah ekonomi maupun lemah akidah. Para pemimpin dan ulama, sambungnya, punya tanggungjawab moral. Sekretaris MUI Cigugur, Rohidin memperkuat alasan penolakan warga. Selain area rencana rumah sakit termasuk kawasan hijau dan daerah hulu yang harus dipertahankan, juga lokasinya berdekatan dengan SPBE. Dia pun menyebut kekhawatiran pencemaran limbah ke masyarakat. “Mereka khawatir kasus ini memicu isu SARA. Padahal dalam rapat tidak menyangkut masalah agama, atau masalah mayoritas dan minoritas. Tapi lebih kepada alasan lingkungan hidup,” ungkapnya. Hj Siti Umayah dari BKMM merasa terkejut tatkala mendengar hendak dibangun rumah sakit. Sebab pada awalnya, lokasi tersebut akan dibangun perumahan. Bahkan dia termasuk salah seorang yang sudah mendaftar sebagai pembeli rumah. Dilanjutkan oleh tokoh masyarakat, H Adnan. Dia menyebutkan, lokasi rencana rumah sakit bisa lurus menuju Gua Maria. Dengan dibangunnya rumah sakit, bakal memicu pembangunan jalan dan bangunan-bangunan mewah. Hal itu bisa menutup kepadatan tanah. “Padahal di situ merupakan sumber-sumber air. Sawah 10 hektare mengandalkan air dari situ, hingga ke Winduherang dan Sidapurna. Mohon, ini amanah. Terbitkan Perda Suaka Alam agar tak jadi bencana. Kalau izin pembangunan RS terbit, maka akan melahirkan fitnah,” tandasnya. Ketua Gardah, Dadan mengatakan, tidak ada norma yang bisa membuat pemerintah memaksakan pembangunan RS di Cipari. Sebab untuk izin tersebut membutuhkan izin HO yang disetujui warga setempat. Faktanya, warga menolak sehingga kalau dipaksakan maka masuk pidana. “Selama ini masyarakat muslim cukup toleran. Gereja berdiri dengan kukuh, RS Cigugur juga berdiri kukuh. Tapi mari kita lihat di Tolikara, di Poso, kaum minoritas dibantai. Kuningan sudah aman. Kekurangan 300 kamar, banyak cara lain. RS Linggajati juga lahannya masih luas. Jadi saya kira itu akal-akalan,” kata Dadan. Sesepuh Cisantana, H Elon, menambahkan ucapan Dadan. Di Cisantana, 24 persen warganya non muslim. Namun sejak 1966 tetap kondusif. Bahkan 78 bus yang datang rutin ke Gua Maria, tidak ada yang mengganggu. “Kami sangat toleran. Tapi dengan adanya rencana pembangunan RS di Cipari, kami takut masa depan. Karyawan RS perlu tidur. Akhirnya bangun rumah dan sebagainya. Kaitan dengan LP2B, Paroki sudah beli lahan 13 hektare di Cisantana. Ini gimana, katanya LP2B? nanti bisa dibangun villa, kafe, masuknya budaya barat, bagaimana ini?” ungkapnya. Dia mengajak semua pihak untuk merintis jalan kebaikan. Jangan sampai di alam kubur nanti dipentung malaikat, termasuk bupati apabila mengeluarkan izinnya. Menanggapi semua itu, Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman SSos berjanji akan menindaklanjuti selama sepekan sampai Senin mendatang (25/1). Rapat dengan seluruh fraksi akan dilakukan, begitu pula rapat dengan Komisi I dan IV. Berikutnya, dia akan mengundang BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah). “Fakta dulu. Senin depan paling telat,” janji Rana. Di hadapan peserta audien, Rana menegaskan akan berpihak pada rakyat yang mayoritas. (ded)