Bupati Anna Langsung Kerja, Wapres JK Minta Aktif Beri Masukan

BANDUNG- Sebanyak 199 bupati dan walikota terpilih resmi dilantik secara serentak, Rabu  (17/2). Mereka masuk dalam pelantikan gelombang pertama karena sudah tidak ada persoalan yang mengganjal. Para bupati dan walikota itu tidak bisa lagi berleha-leha, karena harus langsung bekerja. Dari 199 bupati dan walikota itu, satu pasangan adalah Hj Anna Sophanah dan Drs H Supendi MSi. Anna-Supendi kembali dilantik menjadi bupati-wakil bupati Indramayu periode 2016-2021. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Merdeka, Jl Asia Afrika Bandung. Selain Anna-Supendi, gubernur juga melantik lima pasangan bupati dan walikota hasil Pilkada 9 Desember 2015. Mereka antara lain bupati dan wakil bupati Bandung, bupati dan wakil bupati Pangandaran, bupati dan wakil bupati Sukabumi, walikota dan wakil walikota Depok, dan bupati-wakil bupati Karawang. “Kami ingatkan kepada pasangan bupati dan walikota yang dilantik agar bisa mengemban amanah dengan baik,” pesan gubernur yang akrab disapa Aher, itu. Sementara Bupati Indramayu Hj Anna Sophanah mengatakan akan langsung turun ke lapangan guna meneruskan program pembangunan yang dulu belum tuntas. Dikatakan, selama 5 tahun memimpin Indramayu masih banyak keluhan masyarakat, terutama terhadap sejumlah program yang belum terselesaikan. Untuk itu, ia berjanji untuk menyelesaikan dan menuntaskan berbagai kekurangan yang ada. “Yang pasti kami masih memprioritaskan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan IPM. Di samping itu yang juga akan menjadi perhatian adalah masalah banyaknya pengangguran, dan kami harus membuka investasi seluas-luasnya,” ujar bupati. Di tempat yang sama, Wakil Bupati Indramayu Drs H Supendi MSi menambahkan, setelah dilantik maka tugas berat sudah ada di depan mata. Yaitu bagaimana merealisasikan janji-janji yang telah diberikan kepada masyarakat. “Harus diakui kalau di lapangan masih banyak kekurangan, untuk itulah kami akan berupaya untuk memenuhi berbagai kekurangan yang ada,” ujarnya. PESAN WAPRES JK Terpisah, proses pelantikan bupati/walikota secara serentak diapresiasi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut dia, pelantikan bupati/walikota oleh gubernur merupakan tahapan berikutnya dari pelantikan gubernur oleh presiden di Istana Negara. “Artinya, garis koordinasinya jelas bahwa gubernur, bupati, walikota, adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah,” ujar JK. Pemahaman tersebut, kata JK, sangat penting untuk memastikan kesamaan visi pembangunan antara pusat dan daerah. Karena itu, baik gubernur, bupati, dan walikota pun diharap aktif memberikan masukan atau usulan agar bisa diakomodasi dalam program pemerintah pusat. “Agar program pembangunan berjalan baik,\" katanya. Terkait masukan agar proses pelantikan dilakukan secara sederhana sehingga tidak memboroskan anggaran, JK menyebut jika pemerintah pusat selalu mendorong efisiensi anggaran. Terutama untuk anggara-anggaran operasional yang tidak terkait dengan belanja modal yang produktif. “Kita selalu tekankan bagaimana efisienkan anggaran agar pembangunan bisa lebih baik,\" ucapnya. Adanya kepala daerah yang dilantik dengan menyandang status tersangka juga menjadi perhatian JK. Menurut dia, seorang tersangka memang masih memiliki hak untuk dilantik. \"Tapi, tentunya kurang layak, karena nanti mau masuk pengadilan,\" ujar JK. Karena itu, demi berjalannya proses demokrasi, para kepala daerah yang berstatus tersangka tetap boleh dilantik. Namun, jika proses hukum berjalan dan statusnya dinaikkan menjadi terdakwa, maka harus diberhentikan. \"Jadi harus tahu diri, kalau sudah divonis, otomatis diberhentikan,\" jelasnya.  (far/byu/owi)