Utusan Raja Mulawarman Ini Membantah Punya Uang Rp700 Triliun

CIREBON – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cirebon menggerebek rumah Muhammad Abdullah Hasanudin (MA), di Jl Evakuasi Gang Sigaran, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jumat (26/2). Penggerebekan tersebut dilakukan lantaran MA mengaku sebagai raja terakhir utusan Kerajaan Kutai Kertanegara Sultan Mulawarman. \"Saya ditunjuk oleh Raja Mulawarman untuk menyejahterakan umat tanpa pandang bulu, ras dan agama, sebagai raja akhir,” ujar Sri Baginda Raja Pangeran Muhammad Abdullah Hasanudin, di hadapan para awak media. Dia mengaku, disebut \"Raja Diraja\" sesuai dengan keputusan Raja Kutai Kertanegara Mulawarman yang menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Adat Besar Republik Indonesia (LAB-RI). “Saya juga masih keturunan dari Keraton Kanoman,” katanya. Menurutnya, visi misi LAB RI bergerak untuk menyejahterakan umat dengan mempersatukan kembali kerajaan senusantara dan mengumpulkan aset yang ada di luar negeri. Dia juga mengklaim keberadaan LAB-RI ini sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. “Kami mendapat tanda tangan langsung dengan cap Sekretaris Negarapada 1 September 2015 yang disahkan langsung oleh Presiden Jokowi. Tanda tangan tersebut sebagai bukti sinergitas kami dengan Pemerintah RI,” tuturnya. Hasanudin membantah kabar yang tersiar bahwa dirinya memiliki kekayaan Rp700 triliun. Apalagi, beredar kabar para pengikutnya diberi uang koin Rp2.500 dalam bungkus pisang. Dikatakannya, selama ini kegiatan yang dilakukan tidak keluar dari aturan hukum dan Undang-undang di Indonesia. Bahkan, organisasinya ini sudah memiliki akta notaris yang sah. \"Tidak ada juga cuci otak, saya bergerak sesuai aturan. Kegiatan yang digelar di sini cuma pertemuan-pertemuan,\" tukasnya. Kepala Kesbangpolinmas Kota Cirebon Tata Kurnia Sawita mengatakan, dari pandangan umum, LAB-RI belum ada indikasi mengganggu birokrasi maupun tatanan pemerintah serta kesultanan. \"Mereka mengklaim lembaga adat yang bergerak di bidang sosial. Mau mempersatukan kerajaan di nusantara dengan maksud menyejahterakan masyarakat,\" kata mantan sekretaris Dinas Pendidikan itu. Menurutnya, dari penelusuran Kesbangpol, MA dimandati Raja Kutai Kertanegara Raja Mulawarman dengan bukti administratif. Artinya, soal pelantikan dan bukti otentik lain belum diselidiki keabsahannya. Sementara itu, mengenai aset di luar negeri mengakui hanya punya aset tapi bentuknya apa tidak jelas. Bahkan, rumor lembaga ini memiliki harta Rp700 triliun pun dinyatakan tidak ada. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pihaknya akan melakukan pemantauan seluruh gerakan dan aktivitas LABRI di Kota Cirebon. \"Meski lembaga itu mengaku tujuannya menyejahterakan rakyat, tapi akan kami kaji terus apakah ke depan akan meresahkan masyarakat dan gangguan stabilitas nasional serta daerah,\" tandasnya. (sam)