PNS Lulusan SMA Ini Resah dan Gelisah

KUNINGAN - Kabar rasionalisasi PNS lulusan SD, SMP dan SMA yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat mulai tahun 2016 hingga 2019, ibarat sambaran petir di siang bolong. Bagi PNS lulusan SD, SMP, dan SMA yang akan terkena rasionalisasi, sikap pemerintah pusat tersebut membuat perasaan mereka menjadi gelisah setiap hari. “Pasca membaca berita di Radar mengenai PNS lulusan SD, SMP dan SMA akan dipensiunkan dini,  membuat saya tidak tenang. Kalau rencana itu benar dilaksanakan, bagi saya pemerintah benar-benar tega dan tidak punya perasaan,” ucap Arisman, salah seorang PNS di Diseperindag Kuningan kepada Radar. Pria lulusan SMA dan bekerja sehari-hari mengambil retribusi di Pasar Kepuh itu mengaku, apabila benar dilaksanakan rasionalisasi, maka akan banyak pengangguran baru. Sekalipun PNS yang dipensiunkan dini diberikan pesangon. “Kalau pesangonnya habis gimana? Kehidupan itu kan jalan terus,” ucapnya. Dia merinci, banyak faktor yang membuat PNS lulusan SD, SMP dan SMA tidak mau melanjutkan pendidikan, yakni terbatasnya penghasilan. Andai gaji digunakan untuk sekolah dan kuliah, kata dia, maka gaji tidak akan cukup untuk membiayai hidup keluarga. “Saya ingin melanjutkan kuliah, tapi gaji saya pas-pasan. Kalau mau jujur, gaji sebulan tinggal Rp400 ribu karena digunakan untuk menutupi berbagai kebutuhan. Sedangkan untuk gaji golongan II sudah diketahui pas-pasan,” jelasnya. Dia mengaku, untuk menambah penghasilan, setiap hari melatih siswa yang ingin jadi pecatur. Arisman sendiri merupakan salah satu Master Nasional (MN) yang dikenal di Indonesia. “Pokoknya saya kerja keras mencari tambahan. Andai saya tidak mempunyai keahlian, maka hidup semakin sulit,” sebutnya. Dia berharap, aturan rasionalisasi dikaji ulang karena banyak yang akan terkena dampaknya. Bagi dia, sebesar apa pun uang, pasti akan habis. Tapi dengan memiliki pekerjaan sekecil apa pun, pasti bisa menjalani kehidupan. “Harusnya pemerintah memberikan terobosan dengan cara, kami-kami ini dikuliahkan lagi. Saya melihat, guru yang belum sarjana juga dibantu biaya. Lalu kenapa hal itu tidak dilakukan kepada PNS yang bekerja di jabatan fungsional umum?” kata dia. Sekadar informasi, Kuningan merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang APBD-nya tersedot untuk belanja pegawai. Dari total APBD tahun 2016 yang mencapai Rp2,472 triliun, sekitar Rp1,38 triliun untuk belanja pegawai (persentasinya 71 persen). Belanja pegawai itu terdiri dari gaji dan tunjangan. Untuk gaji sendiri mencapai Rp906.398.048.256. Jumlah dana sebesar itu untuk membayar gaji PNS sebanyak 14.572 orang. Tahun ini mengalami kenaikan untuk belanja pegawai. Tahun lalu, belanja pegawai hanya Rp1,34 triliun. Untuk gaji PNS saja dalam setahun Rp865 miliar. “Tahun ini ada gaji ke-14, sehingga alokasinya naik. Kalau tahun lalu hanya ada gaji ke-13,” ucap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuningan, Drs Apang Suparman MSi kepada Radar, kemarin (11/3). Apang menyebut, dana itu di luar sertifikasi untuk guru yang dibayarkan dari pusat. Dana Rp906 miliar itu sudah mencakup tunjangan semua PNS. Pada tahun 2016 ada penambahan PNS dari pengangkatan kategori dua (K2) dan formasi khusus dokter, sehingga jumlah yang harus dibayar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. “Andai tidak ada yang pensiun, tentu dananya lebih besar,” ucapnya. Mengenai perbandingan dengan tahun 2015, kata dia, ada selisih sekitar Rp65,2 miliar. Pada tahun lalu jumlah PNS sebanyak 14.222 orang dan dana yang harus dibayarkan sebanyak Rp841.169.714.815. “Mengenai rencana akan ada pensiun dini bagi PNS sekaligus pemberian pesangon, saya tidak mau berkomentar karena bukan ranahnya,” jelas Apang. (mus)