KEJAKSAN - Kekurangan puluhan tenaga kesehatan khususnya dokter, membuat pelayanan puskesmas perlu ekstra keras dan cepat. Ada kekhawatiran pelayanan berkurang dengan pasien mencapai 680 orang dan harus ditangani dua dokter saja. Fakta ini membuat Komisi C DPRD Kota Cirebon sangat terkejut. Ketua Komisi C DPRD, H Sumardi mengaku tidak mengetahui detail kekurangan tenaga kesehatan di puskesmas-puskesmas maupun rumah sakit. Oleh karena itu, bersama BK-Diklat dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon, komisi yang membidangi kesehatan itu, akan duduk bersama untuk mencari formulasi solusi terbaik. Mengingat, saat ini moratorium pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih berlaku. “Kurangnya banyak sekali (dokter dan tenaga kesehatan lainnya)? Ini harus dicarikan solusinya agar pelayanan kepada masyarakat dapat optimal,” ucapnya dengan nada terkejut kepada Radar, Senin (21/3). Untuk itu, lanjut pria yang akrab disapa Pakde ini, penambahan tenaga kesehatan melalui jalur ajuan khusus ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan), sangat didukung. Harapannya, lanjut Sumardi, setiap puskesmas yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan. Dengan jumlah pasien ideal, dia yakin dokter dapat menangani sesuai porsinya. “Dokter juga manusia. Kalau melayani sebanyak itu, bisa sakit dokternya,” terang pria yang dua periode duduk di Komisi C DPRD Kota Cirebon ini. Sementara, Kepala BK-Diklat Kota Cirebon Anwar Sanusi SPd MSi menerangkan, pihaknya telah menyelesaikan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab) untuk seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemkot Cirebon. Hasilnya, Kota Cirebon memang kekurangan dokter, tenaga kesehatan dan guru. Dua dokter yang melayani 680 pasien setiap hari merupakan bentuk akumulasi dari kekurangan dokter. Hanya saja, moratorium masih berlaku. Khusus untuk tenaga kesehatan dan pendidik, ada pengecualian. “Kami masih menunggu informasi kapan pelaksanaan tes CPNS umum untuk tenaga kesehatan dan pendidik. Kota Cirebon belum diberikan formasi untuk itu,” terangnya kepada Radar didampingi Sekretaris BK-Diklat Mundirin SSos dan Kepala Bidang Mutasi Pegawai BK-Diklat Dudung Saefudin SAP, Senin (21/3). Untuk solusi penambahan dokter dalam waktu dekat, BK-Diklat akan berkoordinasi dengan Dinkes. Salah satu langkah yang mungkin akan dilakukan, bersama-sama mengusulkan penambahan dokter dari Kemenkes untuk Kota Cirebon. Hal lain yang ditunggu, Kemenpan memberikan jatah formasi. Saat itu sudah ada, Pemkot Cirebon akan membuka jalur CPNS khusus tenaga kesehatan dan pendidik. Selama itu belum ada, BK-Diklat berharap Dinkes dapat memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Pasalnya, banyak SKPD lain yang kekurangan tenaga pegawai. Secara keseluruhan di lingkungan Pemkot Cirebon, ujar Anwar Sanusi, kekurangan 580 pegawai. Jumlah tersebut secara global yang di dalamnya ada kebutuhan dokter dan guru. Solusi lainnya, tenaga kesehatan dapat diangkat melalui jalur Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K). Itu pun, tetap harus menunggu kuota formasi dari Kemenpan untuk Kota Cirebon. (ysf)
Kategori :