Kuwu-kuwu Indramayu Sepakat Demo 30 Maret

INDRAMAYU – Surat edaran BPMPD Jawa Barat yang menunda pencairan bantuan gubernur (bangub) kepada pemerintah desa, membuat para kuwu yang tergabung dalam Asosiasi Kuwu Seluruh Indramayu (AKSI) kecewa. Apalagi sampai dengan Selasa (22/3) yang tidak membuahkan hasil, sehingga AKSI bersama para kuwu se-Provinsi Jawa Barat sepakat menggelar demo besar-besaran pada tanggal 30 Maret. Sebagai persiapan agenda demo tersebut, AKSI mengadakan rapat koordinasi di kantor Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang, yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum AKSI H Tarkani AZ. “Kita akan mengerahkan lembaga desa dan masyarakat untuk ikut serta memperjuangkan hak masyarakat desa,” ungkap H Tarkani AZ pada saat rapat kordinasi, Jumat (25/3). Dalam kesempatan tersebut sebanyak 103 kuwu siap untuk mengerahkan semua unsur masyarakat yang ada di desa, dalam memperjuangkan bangub yang tidak bisa cair. Masing-masing desa siap membawa 10 perwakilan, untuk melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Jawa Barat, menuntut kejelasan mengenai dana bangub yang dihentikan pencairannya sampai waktu yang tidak jelas. “Ini menjadi masalah kita bersama, dengan bangub yang tidak cair ini otomatis mengganggu rencana program kerja desa dalam membangun desa yang merupakan musrembangdes antarwarga sudah kami masukan dalam RPJMDes. Jadi untuk itu kami AKSI sepakat demo menjadi solusi agar keluhan kami didengar pemprov, karena kemarin waktu pertemuan tidak ada hasil apa-apa”, tegasnya. Untuk itu pihaknya selaku ketua AKSI akan mengerahkan semua kuwu yang tergabung dalam AKSI, untuk menggelar aksi demontrasi secara besar-besaran dengan forum ataupun asosiasi kuwu se-Jawa Barat, yang akan dilangsungkan pada tanggal 30 Maret 2013. Hal senada yang diungkapkan Sekjen AKSI Wartono, dirinya menegaskan yang menjadi tuntutan AKSI tidak jauh berbeda dengan forum ataupun asosiasi kuwu lainnya yang menuntut pencairan bangub harus dicairkan sesuai dengan jadwal, hal tersebut dikarenakan dengan ditundanya atau dihentikannya pencairan bangub sampai waktu yang tidak tentu ini, secara otomatis akan berpengaruh pada program pembangunan desa. “Yang jelas akan membuat program pembangunan desa tersendat, bahkan kami juga sebagai pemerintah desa akan dicap jelek oleh warga, karena kami disangka mereka makan uang bantuan. Untuk itu kami menuntut agar bangub ini bisa cair sesuai dengan jadwal,” ucap Dia. (oni)