Stabilkan Harga BBM sampai Lebaran

JAKARTA- Ada tujuan lain dari keputusan pemerintah untuk menurunkan harga premium dan solar hanya Rp500 per liter pada awal April lalu. Pemerintah ternyata bermaksud menjaga stabilitas harga pada puasa dan Lebaran. Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan, pemerintah perlu menyimpan margin untuk menghadapi puasa dan lebaran yang rawan inflasi. Pemerintah menilai ada peluang harga BBM akan naik menyesuaikan dengan tren kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia diprediksi akan terus terjadi hingga Agustus atau bertepatan dengan Lebaran. Oleh karena itu, untuk mencegah kenaikan harga BBM pada Agustus, pemerintah menghemat alokasi subsidi sehingga pada bulan September tidak perlu menaikkan harga BBM. “Kami ingin melindungi masyarakat bawah dari naik-turunnya harga,’’ ucap menteri asal Brebes tersebut. Mantan bos Pindad ini menyatakan, kenaikan harga BBM memberi dampak luar biasa besar pada harga kebutuhan sehari-hari. Namun, penurunan harga tidak segera terealisasi saat harga BBM turun. Berdasar catatan ESDM, penurunan harga solar 16 persen berdampak pada penurunan ongkos antara 5–10 persen. Harga BBM naik 16 persen dan secara otomatis menaikkan ongkos hingga 30 persen. Begitu juga dengan logistik dan bahan pangan, BBM turun 3,5 persen dan harga kebutuhan pokok turun 0,1 persen. “Kenaikan BBM 8 persen, kebutuhan pokok naik 2 persen,’’ jelasnya. Pemerintah mencoba menahan dampak kenaikan harga yang besar tersebut. Apalagi, kebutuhan masyarakat selalu meningkat saat puasa dan lebaran. Dia meyakini, tidak menurunkan BBM sampai harga keekonomian adalah langkah yang tepat. “Harga yang sekarang ini, harapannya tetap sampai September. Bahkan, bukan tidak mungkin sampai akhir tahun. Selama tiga bulan akan tetap dibahas,’’ terang alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tersebut. Jika harga BBM sudah dipastikan, tidak demikian dengan rencana ditetapkannya pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA. Pemerintah memastikan kenaikan tarif listrik berlaku Juni mendatang atau beberapa hari sebelum puasa. Pemerintah sudah memilah pelanggan PLN yang berhak mendapat subsidi dan tidak. Karena itu, saat ini pemerintah sudah siap mengumumkan. Namun, pihaknya masih menunggu hasil pembahasan di sidang kabinet. “Apakah segera atau ditunda, tergantung situasi?,” katanya. (dim/c5/noe)