Warga Kanci Tolak Verifikasi dan Nilai Konpensasi Tanah Wood Center

CIREBON – Dianggap tidak merujuk pada data valid dan mengesampingkan para penggarap lahan, puluhan penggarap garam asal Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura melakukan aksi unjuk rasa di depan balaidesa setempat dan melanjutkan ke kantor Kecamatan Astanajapura, kemarin (12/4). Peserta demonstran yang datang ke kantor kecamatan menggunakan kendaraan roda dua dan empat, langsung berkumpul dan membentangkan kain putih bertuliskan menolak verifikasi lahan eks wood center oleh pihak yang mengaku petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), karena dianggap tidak transparan. Abiyanto yang menjadi koordinator aksi mengatakan, banyak data yang disembunyikan dari pihak KLHK dalam melakukan proses verifikasi lahan eks wood center yang ada di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Misalnya, dalam proses pendataan tanah, harusnya ada pencocokan data yang dimiliki oleh KLHK dengan pemilik atau penggarap lahan. “Mereka tidak terbuka, itu yang membuat kami geram,” katanya. Selain menolak verifikasi lahan eks wood center, mereka pun menolak dengan nominal yang ditawarkan oleh KLHK untuk konpensasi kepada penggarap. “Saat mereka mengeluarkan kebijakan perkopang lahan akan dikasih konpensasi sebesar Rp5 sampai Rp10 juta saja kami tolak, sekarang malah turun menjadi Rp2000 per meter persegi. Jelas, kami sangat menolak,” imbuhnya. Pada prinsipnya, masyarakat dan penggarap tidak menolak rencana pembangunan PLTU tahap II di lahan eks wood center. Namun, pihak KLHK yang mengklaim sebagai pemilik lahan, harusnya memperdulikan nasib rakyat yang akan kehilangan mata pencaharian akibat alih fungsi lahan. “Mereka itu pasti butuh kehidupan yang layak, kalau lahan mencari nafkah mereka hilang dan tidak ada konpensasi, bagaimana mereka mau melangsungkan hidup?,” bebernya. Saat disinggung mengenai aksi selanjutnya, pihaknya belum bisa memastikan. “Kami akan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan. Jika sampai dalam waktu dekat tidak ada jawaban, kami akan meluruk pemkab,” tegasnya. Dalam aksi tersebut, massa hanya diterima oleh sekretaris camat Astanajaura Oop Opadi. Dia berjanji akan menampung aspirasi masyarakat, kemudian disampaikan kepada camat. “Kebetulan Pak Camat sedang ada tugas di Bandung, maka aspirasi yang telah disampaikan akan kami tampung,” pungkasnya. (jun)