DKP Merasa Diadu Domba dengan Nelayan, Kenapa? 

SUMBER – Jauh hari sebelum didemo nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Cirebon sudah kirim surat konfirmasi ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, surat balasan dari DJPT itu membuat DKP Kabupaten Cirebon merasa diadu domba. Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Cirebon Wisono menjelaskan, mengenai bantuan gillnet dan ramalnet yang tak kunjung dibagikan ke nelayan sudah ditanyakan ke DJPT baik melalui SMS, bahkan melalui surat resmi. Namun jawaban surat balasan dari DJPT KKP mengadu domba DKP Kabupaten Cirebon dengan para nelayan penerima bantuan. “Jawabannya justru seakan-akan kami menolaknya. Bantuan itu dipindahkan ke tempat lain,” ujar Wisono. Diceritakannya tentang awal rencana pemberi bantuan kepada para nelayan saat rencana Presiden RI pencanangan kampung KB di kampung nelayan. Pada H-2 ada kabar dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menteri KKP akan hadir. Kabar itu disambut baik DKP dengan mempersiapkan data-data nelayan yang akan mendapat bantuan jarring gillnet ramalnet sesuai yang diminta DJPT. “Juga beberapa puluh mesin untuk nelayan yang totalnya untuk Kabupaten Cirebon itu sekitar Rp3,6 miliar,” ucapnya. Pihaknya yang sudah menyampaikan kabar itu kepada para nelayan, merasa senang karena mesin akan dibagikan ke seluruh koperasi mina yang ada di Kabupaten Cirebon, mulai dari Mina Bahari Gebang, Mina Waluyo Bondet, Jaka Bakti, Sambung Mina, Sendi Jaya. Namun menurut Wisono, rencana awal bantuan akan langsung diserahterimakan oleh Presiden Joko Widodo kepada para nelayan, dibatalkan karena Presiden Joko Widodo langsung bertolak ke Jakarta. “Sebelum Presiden datang, malamnya bantuan sudah datang ke halaman kantor kami. Besoknya, staf DJPT bilang kepada kami bahwa bantuan dititipkan di Kejawanan dulu,” terangnya. (den)