Penyaluran KKS di Indramayu Pakai Data Lama

INDRAMAYU – Data penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, ternyata membuat pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) terkejut. Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Indramayu, Dadi Haryadi SH mengatakan, data penerima KKS mestinya adalah berdasarkan data terbaru dan bukan berdasarkan data lama, apalagi data tahun 2011. “Mestinya data yang dipergunakan adalah data berdasarkan hasil pendataan terbaru. Kalau menggunakan data lama, tentu saja sudah banyak terjadi perubahan di lapangan,” ujar Dadi kepada Radar, Kamis (28/4). Dadi menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah melakukan pendataan calon penerima KKS. Pendataan dilakukan oleh konsultan yang ditunjuk dan ada juga yang dilakukan oleh Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Dadi justru mengaku heran ketika di lapangan, ternyata justru banyak yang menggunakan data lama. Meski demikian, kata Dadi, data penerima KKS sebenarnya bisa direvisi, setelah terlebih dahulu melalui musyawarah desa (musdes) atau musyawarah kelurahan (muskel). Menurutnya, data jumlah warga miskin yang bersumber dari data lama (tahun 2011), harus disinkronkan dengan data hasil pendataan terbaru. Selanjutnya diputuskan melalui musyawarah di tingkat desa atau kelurahan. Seperti diberitakan sebelumnya, para kuwu di Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu mengeluh. Pasalnya data penerima KKS ternyata banyak yang menggunakan data lama. Kondisi ini sangat rawan konflik. Karena banyak warga yang merasa sudah didata namun tidak menerima KKS. Para kuwu juga khawatir masalah ini akan berkembang dan membuat suasana desa tidak kondusif. Kuwu Desa Tenajar Lor Kecamatan Kertasmaya, Aep Syaefudin mengungkapkan, penyaluran KKS masih mengacu pada hasil pendataan tahun 2011. Akibatnya banyak yang salah sasaran, dan menimbulkan kecemburuan. “Kami dari desa sebenarnya juga sudah melakukan pendataan ulang, tapi  yang digunakan justru data lama,” ujarnya kesal.(oet)