Sebagian Dana CSR Harus untuk Penanganan Bencana

KUNINGAN - Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal penanganan dan penanggulangan bencana menuntut adanya keterlibatan berbagai pihak meliputi masyarakat dan lembaga usaha melalui program CSR-nya untuk membantu pemerintah daerah untuk mengatasinya. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan Yosep Setiawan saat membuka Rapat Kegiatan Penyebarluasan Informasi Partisipasi dan Peran Serta Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Masyarakat di Hotel Horison Tirta, Sangkanurip, Rabu (25/5). Hadir dalam acara tersebut sekitar 60 perusahaan baik lokal Kuningan maupun yang berlokasi di wilayah Cirebon dari berbagai bidang usaha industri hingga perbankan. \"Anggaran tak terduga pada APBD Kuningan yang salah satu pengalokasiannya untuk penanganan kebencanaan hanya cukup untuk tindakan darurat bencana saja. Itu pun terkadang belum dapat mencakup keseluruhan, seperti terhadap bencana tanah longsor yang menyebabkan banyak rumah warga yang rusak, jembatan ambruk atau jalan amblas penanganannya tentu tidak mungkin dilakukan sendiri sehingga membutuhkan bantuan dari pihak luar seperti lembaga usaha,\" ujar Yosep. Yosep berharap, kewajiban setiap perusahaan melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) turut mencantumkan anggarannya untuk penanganan bencana. Mengenai nominal dan bentuk kegiatannya, Yosep menyerahkan kepada perusahaan untuk menentukan sendiri. \"Hal ini sesuai dengan aturan dalam UU nomor 24/2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa penanggulangan bencana harus melibatkan semua pihak, termasuk lembaga usaha dan lembaga internasional. Nominalnya terserah, yang terpenting ada perhatian, kepedulian dan kekompakan antara pemerintah dan dunia usaha dalam menangani bencana di Kabupaten Kuningan,\" ujar Yosep. Seperti yang telah dilakukan PT Indocement Tbk yang berlokasi di Palimanan, Kabupaten Cirebon, telah berkontribusi memberikan bantuan ambulan dan semen kepada Pemkab Kuningan dalam program CSR-nya. Hal ini, kata Yosep, diharapkan bisa menjadi contoh dan diikuti oleh perusahaan lain yang menjalankan usaha di Kuningan maupun mendapatkan manfaat dari sumber daya alam wilayah Kabupaten Kuningan. Ditambahkan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Provinsi Jawa Barat Dani Herdiana, selaku pemateri dalam rapat tersebut, perusahaan dapat berperan aktif dalam penanggulangan bencana baik sebelum terjadi bencana, pada saat kondisi darurat dan juga kondisi setelah terjadi bencana. Dicontohkan Dani, bantuan sebelum terjadi bencana adalah melalui kegiatan simulasi, pemberiaan pelatihan dan penyuluhan, penyebaran informasi dan terlibat di kegiatan mitigasi serta lainnya. \"Sedangkan pada saat terjadi bencana, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyediaan logistik, dapur umum, pertolongan pertama, SAR dan evakuasi hingga komunikasi. Sedangkan peran setelah terjadi bencana bisa diwujudkan dalam kajian pasca bencana, terlibat dalam kegiatan rekonstruksi serta rehabilitasi ekonomi,\" ungkap Dani. (taufik)