Pemkab Kuningan Nunggak BPJS Rp90 Miliar

Selasa 07-06-2016,15:35 WIB
Reporter : Dian Arief Setiawan
Editor : Dian Arief Setiawan

KUNINGAN- Piutang Pemda Kuningan ke  Kantor BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun bukannya  turun, justru sebaliknya semakin menumpuk. Dari data yang dimiliki BPJS Kesehatan Kuningan hingga bulan Juni 2016, jumlah hutang yang harus dibayar adalah Rp90 miliar. Piutang yang jumlahnya fantastis itu merupakan tunggakan dari tahun 2004 hingga 2016. “Setiap tahun terus meningkat karena tidak ada upaya untuk mencicil piutang yang lama. Sedangkan alokasi yang baru hanya untuk membayar piutang baru,” jelas Kepala Operasional BPJS Kesehatan Kabupaten Kuningan Rudhy Sukmawan kepada Radar Kuningan, Senin (6/6). Pria yang akan pindah tugas ke pulau Sumatera, Rabu (8/6) ini mengaku, pihaknya sudah berupaya menagih. Namun, hingga saat belum ada realiasasi terkait pembayaran itu. Pihak pemkab melalui BPKAD selalu mengatakan, akan melakukan pembayaran sebagian. Namun, karena mungkin keterbatasan anggaran, niat tersebut belum bisa dibuktikan. “Utang Rp90 miliar merupakan tanggungan untuk pembayaran BPJS Kesehatan PNS sebesar 3 persen dengan jumlah kurang lebih 14 ribu pegawai. Sedangkan yang 2 persen ditanggung oleh PNS,” jelasnya. Rudhy menerangkan, se-Indonesia kurang dari lima kota/kabupaten yang masih menunggak iuran yang 3 persen. Sedangkan yang 2 persen ditanggung oleh APBN. Pihaknya berharap Pemkab mau melunasi piutang tersebut karena di daerah lain pun tidak ada yang menunggak. Meski menunggak tapi pelayanan kepada PNS tidak berkurang seperti halnya peserta BPJS mandiri apabila tidak membayar diputus. Terpisan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuningan Drs Apang Suparman MSi membenarkan total piutang hingga Juni 2016, sebesar Rp90 miliar. Pihaknya selama ini berusaha membayar kewajiban setiap tahun. Untuk yang tunggakan memang belum dicicil karena keterbatasan anggaran. Namun, pihaknya berjanji akan melunasi piutang tersebut. “Pada saat almarhum bupati Utje akan dicicil. Namun, karena keterbatasan anggaran hanya mampu membayar kewajiban yang tahun sekarang sebesar Rp7 miliar,” ucap Apang.(mus)  

Tags :
Kategori :

Terkait