Lokasi Musda Golkar Kuningan Dinilai Tidak Netral

GEJOLAK di tubuh Partai Golkar Kuningan kembali muncul ketika menyikapi penentuan lokasi Musda di Obyek Wisata Sidomba. Mereka menilai, penetapan tempat tersebut kurang netral. Ini kaitan dengan kepemilikan obyek wisata yaitu H Dudy Pamuji SE yang dianggap pendukung salah satu kandidat. Pernyataan ini dilontarkan Wakil Ketua Kaderisasi DPD Golkar Kuningan Dadang Sudiman didampingi sejumlah Ketua PK Golkar, Jumat (24/6). Dalam pertemuan itu, dihadiri pula puluhan kader Golkar lainnya baik dari AMPG, Barisan Inti, serta para pengurus PK dan DPD Partai Golkar. Selain tidak netral, Dadang juga mengatakan, penetapan lokasi Musda bukan hasil kesepakatan harian. “Jadi, mengenai tempat Musda juga bukan hasil dari kesepakatan harian. Waktu rapat OC juga, ada beberapa teman-teman dari harian itu mengklarifikasi terhadap pembicaraan Ketua OC, kalau Ketua OC itu bilang tempat merupakan kesepakatan harian. Padahal pada kenyataannya harian itu tidak ada membahas masalah tempat. Memang bukan jadi masalah tapi ini kurang demokratis lah,” ucapnya. Dia bicara demikian bukan berarti tempat pelaksanaan Musda itu ingin dipindahkan. Hanya saja, pihaknya merasa heran karena sudah jelas dalam harian itu tidak ada penentuan soal tempat pelaksanaan Musda. Sebagai kader Golkar, dirinya tidak mau bahwa penentuan tempat yang kurang netral ini berpotensi menjadi konflik antar kader partai. “Kami hanya mengkritisi, bukan untuk memindahkan, karena waktunya memang sudah mepet. Tapi, supaya tahu saja kalau penentuan tempat Musda itu bukan hasil dari rapat kami di harian,” tegasnya. Dadang juga mendengar, pelaksanaan Musda yang biasanya menginap karena lebih dari satu hari, ternyata akan dipadatkan satu hari. Jika mau seperti itu, pihaknya berpendapat lebih baik Musda dilaksanakan di sekretariat DPD PG Kuningan. “Sudah saja sekalian di DPD kalau mau sehari. Lebih netral pula,” ucapnya. Sementara itu, para ketua PK Golkar kecamatan berpendapat sama. Apa yang disuarakan, hanya sekadar pembelajaran semata untuk parpol yang terbilang besar. “Kok seolah tidak transparan. Penentuan tempat katanya berdasarkan rapat pengurus harian. Padahal wakil ketua bidang kaderisasi saja kan tidak tahu,” kata beberapa ketua PK yang hadir baik dari Ciwaru, Ciniru, Lebakwangi, Hantara dan lainnya. Mereka berharap mencari tempat Musda yang netral juga bisa dijangkau oleh para kader tidak terkesan tersembunyi. Pihaknya menyesalkan cara-cara seperti itu. Jangan sampai kader Golkar dipecah belah. “Susunan panitia Musda juga kan mestinya ada ketua, sekretaris dan bendahara. Baru kemudian ada SC dan OC. Sampai sekarangkan kami enggak tahu siapa ketuanya, sekretaris maupun bendaharanya,” ungkap beberapa pentolan PK tersebut. (ded)