26 Kursi Menunggu Pejabat Promosi

KEJAKSAN – Kursi mutasi eselon III dan IV (tiga-empat) semakin bertambah. Setidaknya, sampai Juli ini, ada 26 kursi eselon III dan IV yang kosong. Selama ini, tidak dipungkiri sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merasakan beban lebih berat dengan banyaknya pejabat yang pensiun dan meninggal dunia. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BK-Diklat), H Anwar Sanusi SPd MPd mengatakan, jumlah kursi kosong untuk kursi eselon III dan IV menjadi 26. Dengan catatan mutasi dilaksanakan Juli. Seandainya mutasi kembali mundur, dipastikan ada penambahan jumlah kursi kosong. “Berdasarkan data kami, ada 26 kursi kosong. BK-Diklat punya data pejabat pensiun setiap bulan sepanjang tahun,” ucap Anwar, kepada Radar, Selasa (12/7). Karena itu, semakin lama waktu mutasi, bertambah panjang pula daftar kursi kosong. Kondisi ini mau tidak mau membuat para kepala SKPD pusing tujuh keliling. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporbudpar), Drs Dana Kartiman mengatakan, sudah beberapa bulan beberapa kursi strategis di SKPD yang dipimpinnya kosong. Ada beberapa alasan. Pindah tugas ke luar kota, pensiun dan meninggal dunia. “Ada tiga pejabat eselon IV yang kosong di disporbudpar. Kami kekurangan pegawai,” ucap dia. Dengan asumsi staf promosi, otomatis kursi eselon IV yang memang awalnya hanya memiliki satu dua staf, semakin kekurangan pegawai. Bahkan, ada pejabat eselon IV tidak memiliki staf. Karena itu, seharusnya disediakan pegganti untuk posisi staf saat ada yang promosi. Jangan sampai ada mutasi, tetapi meninggalkan celah di tempat lama. Di samping itu, pria yang juga aktif sebagai seniman itu memberikan masukan agar dalam menempatkan pejabat di disporbudpar khususnya, menggunakan sistem kualifikasi relevan dengan pekerjaan. Karena disporbudpar merupakan salah satu SKPD khusus. Yang tidak kalah strategis, salah satu kursi kosong di disporbudpar adalah Kepala UPTD Pelayanan Informasi Budaya dan Pariwisata. Dengan kondisi ini, ada kendala kekurangan tenaga dalam menerapkan program kerja. Termasuk saat ada kegiatan, disporbudpar harus meminta bantuan kepada pihak terkait. Lebih dari itu, legalitas formal keuangan tidak dapat berjalan optimal. “Informasi budaya dan pariwisata Kota Cirebon stagnan, karena tidak ada pejabatnya. Saya berharap segera di isi dengan orang yang memiliki kompetensi,” harapnya. Hal senada disampaikan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Bapusipda) Kota Cirebon, Drs H Atang Hasan Dahlan MSi. SKPD yang dipimpinnya mengalami kekurangan tenaga. Ditambah, kursi eselon III untuk jabatan kepala bidang perpustakaan ditinggalkan Chaerul Salam karena meninggal dunia. Meskipun demikian, Atang telah menunjuk pelaksana tugas sebagai pengganti sementara. “Tetap kurang maksimal. Karena satu orang dengan dua tugas berbeda. Lebih baik di isi pejabat baru yang kompeten,” ucapnya. Begitupula yang terjadi di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon. Kepala, Disdik Dr H Wahyo MPd mengatakan, ada beberapa kursi kosong di lingkungan disdik. Diantaranya pejabat eselon III setingkat sekretaris dan kepala seksi eselon IV. Untuk membagi peran dan tugas, Wahyo menarik pejabat eselon III untuk merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas. Dengan demikian, semua kursi kosong tetap diambil alih tugasnya oleh pejabat yang lain. Hanya saja, dengan adanya pejabat baru dengan kompetensi sesuai bidangnya, Wahyo yakin pekerjaan yang ada lebih cepat dan maksimal. (ysf)