KESAMBI – Lanjutan proyek pelebaran Jl Cipto Mangunkusumo, membutuhkan dana tak sedikit. Pemerintah kota yang sudah ancang-ancang membebaskan lahan dari Recheese hingga pertigaan Jl Kesambi-Karangjalak, terkendala besarnya biaya untuk kebutuhan itu. “Paling tidak butuh Rp200 miliar. Tapi, tiap tahun kita cuma sanggup menganggarkan Rp4 miliar untuk pembebasan lahan,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUESDM), Ir H Yoyon Indrayana MT, kepada Radar, Selasa (26/7). DPUPESDM juga sudah menentukan skala prioritas. Untuk tahap awal lahan di depan SMKN 2 sampai ke simpang empat Jalan Pemuda menjadi target pembebasan. Besarnya biaya pembebasan lahan, kata Yoyon, disebabkan Jl Cipto Mangunkusumo yang masuk dalam kategori kawasan bisnis. Dari hasil appraisal, diperkirakan harga tanah mencapai Rp5,5 juta per meter. Sedangkan harga pasar bisa di atas Rp10 juta per meter. DPUPESDM saat ini tengah menentukan titik tengah untuk penghitungan biaya pembebasan lahan. Sebab, nominal yang terlalu tinggi justru dikhawatirkan akan bermasalah di kemudian hari. “Panjangnya hampir 2 km dan lebarnya antara 4-5 meter. Kebutuhannya ya sekitar Rp200 miliar itu,” ucapnya. Yoyon mengaku, sudah melakukan sosialisasi sejak tiga tahun lalu khususnya kepada masyarakat yang lahannya menjadi target pembebasan. Secara keseluruhan masyarakat dapat menerima rencana itu. Kendati demikian, pelebaran Jl Cipto Mangunkusumo bukan tanpa konsekuensi. Pelebaran jalan akan sedikit mengorbankan saluran di sepanjang ruas jalan tersebut. Mantan kepala Bidang Fisik dan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini mengungkapkan, lebar saluran yang saat ini enam meter nantinya hanya akan tersisa sekitar empat meter. Tapi, Yoyon mengaku sudah menyiapkan rencana untuk menanggulangi banjir. Lebar empat meter akan dioptimalkan dengan memperdalam saluran. Dengan cara ini, debit air yang mampu ditampung saluran bisa lebih banyak. “Semakin dalam sungai akan semakin bagus. Kalau kita menahan air di kota lebih lama, lebih bagus karena akan menahan air laut,” tuturnya. Yoyon berharap, anggaran pembebasan lahan bisa di-cover APBD, meski bertahap. Paling tidak, setiap tahun ada progres untuk jumlah lahan yang berhasil dibebaskan. Sementara itu, Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH mengatakan, pembebasan lahan Jalan Cipto mengaku terkendala anggaran untuk pembebasan lahan. Ke depan walikota menginginkan adanya sinkronisasi anggaran, terutama berkaca dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang tersedia. Kejadian fixed cost dan silpa berhadapan, kata walikota, ke depan harus diminimalisir dan ini menjadi prioritas utama. ‘’Utamanya akita memprihatinkan infrastktur, tiap tahun Rp4 miliar kurang. Kita akan coba berikan prioritas,” tandasnya. (abd)
Kategori :