Kejari Jangan Tanggung Tangani Kasus Dana Migas dan DBHCT

KUNINGAN - Ketua LSM Kampak Fri Maladi meminta agar Kejari dan Kejati tidak setengah-setengah menangani kasus dugaan korupsi dana migas dan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) 2013 dan 2014. Menurutnya, aparat penegak hukum harus mengungkapkan sampai tuntas dan jelas. Karena publik tidak menghendaki penegakkan hukum ujung-ujungnya damai. \"Kami akan mengawal. Bahkan kami akan memberikan dukungan moral sebagai bagian dari masyarakat Kuningan yang antikorupsi,” tandasnya. Barangkali aparat kejaksaan masih merasa takut untuk mengusutnya, Maladi bersama kawan-kawan siap untuk mem-back up. Bahkan siap turun ke jalan untuk memberikan dukungan moral terhadap langkah yang dilakukan Kejari. Lebih jauh dia menegaskan, antara kasus dana bagi hasil migas dan DBHCT itu berbeda. Khusus migas, dana tersebut turun ke kas daerah untuk pembangunan Kuningan. Sehingga jelas dibahas bersama DPRD. “Sudah bukan rahasia lagi, sekarang ini kepercayaan masyarakat semakin merosot. Anggaran yang dibahas seolah jadi anggaran politik saja. Sebenarnya, kalau diakumulasikan total dananya bisa melebihi angka Rp 70 miliar,” ungkap Maladi. Ketua Gasak (Gerakan Satu Kuningan) Manaf Suharnaf pun memberikan dukungan penuh terhadap penegakkan supremasi hukum di Kuningan. Dia meminta agar aparat kejaksaan tidak takut terhadap berbagai bentuk intimidasi guna menghentikan pengusutan kasus. “Enggak usah takut, berbagai elemen masyarakat mendukung dan siap mengawal proses penegakkan hukum sampai tuntas,” ujarnya. Dalam waktu dekat Gasak bersama forum masyarakat Kuningan akan melancarkan aksi turun ke jalan. Sedikitnya 500 massa akan dikerahkan. Aksi tersebut sebagai bentuk dukungan moral dan pengawalan terhadap keberlanjutan pengusutan kasus dugaan korupsi dana bagi hasil migas dan DBHCT. “Kami sudah layangkan surat ke Polres dan ke DPRD. Pelaksanaan aksi kami pada hari Senin (8/8) mendatang,” ucapnya. (ded)