SUMBER - DPRD Kabupaten Cirebon menolak kebijakan pemerintah pusat mengenai impor garam. Kebijakan tersebut jelas sangat menyengsarakan para petani garam di Kabupaten Cirebon. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hj Yuningsih MM kepada Radar mengatakan, pihaknya menolak keras kebijakan impor garam. Baginya, kebijakan itu salah kaprah. Padahal, soal garam Kabupaten Cirebon tidak akan kekurangan. Karena para petani saat ini, punya banyak stok garam. “Dengan adanya kebijakan garam impor, apalagi garam petani masih banyak tersimpan, maka akan menyengsarakan para petani garam. Tentu dengan adanya garam impor, maka harga garam akan anjlok,” ujar Yuningsih. Yuningsih pun mengungkapkan, kualitas garam asal Kabupaten Cirebon tidak kalah dengan garam impor. Harusnya, pemerintah pusat teliti sebelum mengeluarkan kebijakan impor garam. “Apalagi di kita kan sebagian sudah diterapkan teknologi baru dalam pengolahan garam, terutama di Losari saya lihat garamnya jauh lebih putih dan kualitasnya tidak kalah dengan garam impor,” tegas anggota dewan dari PKB itu. Oleh karena itu, Yuningsih berharap agar kebijakan impor garam dikaji ulang. Jika tidak, maka para petani garam di Kabupaten Cirebon akan gulung tikar, dan pengangguran akan bertambah banyak. “Kabupaten Cirebon salah satu yang terbanyak memproduksi garam. Jadi jangan sampai para petani merugi. Ini juga tugas besar dari DPR RI untuk mengkritisi kebijakan pemerintah soal impor garam,” pungkasnya. (den)
Kategori :