KEJAKSAN - Pengerjaan megaproyek dana alokasi khusus (DAK) yang terbagi dalam tiga daerah pemilihan, terus menuai kontroversi. Anggota Komisi B DPRD, Imam Yahya SFil I mengingatkan kepada pemerintah kota untuk berhati-hati, karena bukan tidak mungkin ke depan menimbulkan masalah hukum. Imam secara khusus meminta walikota untuk menuntaskan polemik yang muncul. Jangan sampai satu masalah yang tidak tuntas akan mengganjal dan menimbulkan persoalan hukum. “Masalah dokumen lelang yang bocor itu harus clear. Harus jelas siapa pelakunya dan dituntaskan, kalau tidak dituntaskan nanti-nanti malah bisa bermasalah,” tutur Imam, kepada Radar, Sabtu (20/8). Politisi PDIP ini juga meminta walikota tidak memaksakan melaksanakan proyek DAK tahun ini. Apalagi, pemenangnya malah digugat di Polres Cirebon Kota. Adanya gugatan ini merupakan indikasi masalah di balik pelaksanaan proyek. Dia menyarankan agar walikota melobi pemerintah pusat agar DAK bisa dilelang ulang dengan opsi penundaan hingga tahun depan. Lobi ini juga bertujuan agar tidak diberlakukan pemotongan dana alokasi khusus (DAU), karena gagalnya penyerapan DAK. “Beberapa kali walikota blunder dan ngotot pasang badan. Sebenarnya ada yang tidak diketahui walikota, jangan sampai ini nanti masalah di kemudian hari,” sarannya. Di tempat terpisah, Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH berharap pelaksanaan pekerjaan proyek DAK segera dituntaskan. Dia ingin infrastruktur Kota Cirebon segera dibenahi karena sudah banyak yang rusak parah. Azis tidak ingin Kota Cirebon oleh pemerintah pusat dianggap tidak mampu melaksanakan proyek DAK. Apalagi, ancamannya tidak main-main. Pemotongan DAU akan berdampak signifikan terhadap anggaran di tahun mendatang. “Itu tidak saya inginkan,” tegasnya. Azis kembali mengingatkan kepada pihak-pihak yang tidak puas atas hasil lelang DAK untuk tidak melakukan perlawanan hukum. Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan mereka yang protes untuk berpikir cerdas dan tidak mengedepankan ego. “Masyarakat butuh pembangunan itu, yang bisa menghentikan hanya aparat hukum bukan mereka,” tandasnya. (abd)
Kategori :