6 Kali Mutasi Tanpa Promosi

KESAMBI – Ironi manajemen kepegawaian di lingkungan Pemkot Cirebon kembali muncul. Seorang PNS yang minta identitasnya disembunyikan mengaku sudah 6 kali terkena mutasi, namun hingga kini tidak kunjung tersentuh promosi. Padahal rekan seangkatan diklatnya ada yang sudah kepala dinas bahkan menjadi asisten di sekretariat daerah. “Mas tiga hari berturut-turut saya baca berita tentang diklatpim dan mutasi, kembali teriris hati saya. Tahun 2003 saya lulus diklatpim III dengan predikat baik sekali. Sudah enam kali saya dimutasi pada eselon yang sama atau sebagai kepala seksi, tanpa tersentuh promosi ke eselon tiga,” ujarnya, Selasa (17/8). Menurutnya, syarat minimal promosi untuk golongan III D, dua kali duduk di eselon 4 sudah terlampaui. Sejak tahun 2008 pun sudah golongan IV A . Ketika dulu masih ada eselon 5, dirinya pun menjabat dua kali di eselon tersebut. Terasa lebih ironis adalah kondisi saat ini, disaat satu ruangan dengan dengan pegawai yang dulu masih staf saat dia menjabat kasi, sekarang sudah menjabat eselon III kepala bidang. “Padahal kalau dilihat dari kepangkatan, dia jauh di bawah saya,” terangnya saat dijumpai di dinas bersangkutan seraya menunjukkan sejumlah dokumen pendukung. Teman angkatan diklatpim III ada yang sudah dua kali menjabat eselon II atau kepala dinas. ”Tambah pilu hati saya Mas. Sabar. Tapi sampai kapan? Namun saya tetap tawakal karena masih ada Yang Maha Kuasa yang memberi pertolongan,” ungkapnya. Dia mengaku sudah pernah dipanggil pimpinan untuk diminta promosi. Dan sudah diketahui ada pelicin untuk memuluskan jabatan. Tapi apa dikata saat kebutuhan keluarga lebih mendesak untuk dipenuhi. Hingga akhirnya karir pun mandeg tanpa kejelasan. ”Memang saya tahu ada uang, tapi saya punya anak tiga yang harus dibiayai, butuh uang banyak. Ya mungkin inilah nasihb. Sebenarnya saya senang melihat ada teman sudah menjabat. Hanya terkadang hati kecil saya sebagai manusia biasa muncul perasaan teriris. Ternyata diklat dan berkali-kali mutasi tidak membawa arti,” ungkapnya. Terpisah pengamat kebijakan publik Drs Salmon menilai ironi karir di PNS seperti ini sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Hanya belum ada yang berani mengungkapnya ke media. Karena PNS selalu dibenturkan dengan mentaati kebijakan pimpinan dan siap ditempatkan dimanapun. Hanya kondisi itu akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum PNS di atasnya, yang tidak bertanggungjawab demi kepentingan segelintir orang. “Karena itu saya salut kepada PNS yang mau membuka diri menjelaskan persoalan yang dialaminya. Untuk dibuka kepada masyarakat akan adanya problem tidak transparan terkait karir PNS di daerah, dalam setiap kali pelaksanaan mutasi,” tandasnya. (hen Sekda Janji Cek Ulang Mampetnya karir sejumlah pegawai negeri sipil berjanji bakal ditangani Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat), Drs H Hasanudin Manap MM. Dia mengaku akan melakukan pengecekan data kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BK Diklat), soal pegawai-pegawai yang tidak tersentuh mutasi. “Saya cek dulu, mudah-mudahan tahun ini terbawa mutasi,” ucap dia, kepada Radar, Senin (16/8). Hasan mengaku, sepengetahuan dirinya memang ada satu pejabat yang sudah lama tetahan di eselon IV sejak tahun 2003. Pejabat itu, berada di salah satu UPTD Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi (Dishubinfokom). “Setahu saya itu, nggak tahu kalau ada yang lain,” tuturnya. Selain melakukan pengecekan data-data kepegawaian, Hasan menuturkan dirinya juga akan melakukan pengkajian lebih dalam. Sebab, tidak menutup kemungkinan pegawai-pegawai yang tidak tersentuh mutasi baik promosi ataupun rotasi itu dikarenakan persyaratan yang belum terpenuhi. Misal saja untuk kenaikan pangkat dari eselon IV ke eselon III, maka salah satu syaratnya adalah pegawai itu mesti menjabat dua kali di bidang yang berbeda di eselon IV. Baru setelahnya bisa promosi ke eselon III. Sementara itu, Ketua Komisi A, H Ahmad Azrul Zuniarto SSi Apt berpendapat, pejabat-pejabat yang menduduki terlalu lama pada posisinya akan menjadi kurang baik, terutama pada bagian keuangan atau posisi “basah” yang sangat riskan. Sebab, dikhawatirkan terjadinya kepentingan-kepentingan yang tidak selayaknya. “Kita sudah mengingatkan, sekarang kembali ke baperjakat dan walikota dan orang tersebut,” tuturnya. Idelnya, kata Azrul, rotasi jangan terlalu cepat karena sulit untuk terukur kinerjanya dan jangan terlalu lama karena nantinya rawan pelanggaran-pelanggaran yang tidak selayaknya. “Kalau baik ya promosi, kalau belum memenuhi syarat yang rotasi saja,” tuturnya. (hen/yud)