“Kalau Ngandelin PDAM ya Bangkrut Usaha Saya”

Selasa 30-08-2016,14:00 WIB
Reporter : Dian Arief Setiawan
Editor : Dian Arief Setiawan

KEJAKSAN – Keluhan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tak hanya terjadi di Ciremai Giri, Perumnas, Kecamatan Harjamukti. Warga pengguna jasa air bersih di sejumlah juga menyampaikan unek-uneknya. Warga di Kelurahan Samadikun, Kecamatan Kejaksan menyebutkan, aliran PDAM  kerap mampet di jam vital.  Akibatnya, aktivitas rumah tangga para pengguna jadi terganggu. \"Kalau begini terus kita yang dirugikan, bayar gak boleh telat tapi airnya sering mampet. Mau mandi saja susah,\" ujar Ratna Dewi (39), kepada Radar, Selasa (30/8). Diungkapkan dia, distribusi air PDAM bisa dua kali sehari mampet. Biasany air mulai berhenti antara pukul 04.00 hingga 12.00 WIB, kemudian 15.00 hingga 20.00. Yusmiati (32), warga lainnya juga mengalami hal serupa. Yusmiati yang usahanya mengandalkan air, kerepotan bila mengandalkan PDAM. Terpaksa Yusmiati menggunakan sumur bor untuk mendapatkan air yang lebih stabil. \"Kalau ngandelin PDAM, ya bangkrut usaha saya,” katanya. Ia menambahkan, untuk kebutuhan air minum saja, sebagian warga harus menumpang atau membeli kepada tetangga yang memiliki pasokan air bersih yang cukup. Sedangkan kebutuhan air minum warga di tempatnya tinggal memilih menggunakan galon. Dikonfirmasi atas keluhan warga, Direktur Utama PDAM, Sofyan Satari SE MM mengakui, ada laju penambahan pelanggan yang membuat kebutuhan air masyarakat juga naik signifikan. Sampai saat ini, setidaknya ada lebih dari tiga ribu sambungan baru. Padahal, sistem yang digunakan PDAM belum diperbaharui. “Sistem baru itu seharusnya sudah selesai di tahun 2000. Tapi baru 2016 kita melakukan penyesuaian, karena tahun 1998 dan 1999 kita ada krisis moneter dan itu berpengaruh juga ke PDAM,” tuturnya. Keterlambatan selama 16 tahun ini, kata Sofyan, menyebabkan pelayanan PDAM kepada 59.268 rumah tangga kurang maksimal. Apalagi, dalam tiga tahun terakhir terjadi kenaikan sambungan hingga 3.150 rumah tangga. Kondisi ini tidak mampu ditanggulangi karena berdasarkan Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) hanya 1.061 liter/detik. Sehingga untuk daerah yang terpadat, tertinggi dan terjauh, aliran air belum mampu mencapai 24 jam sehari. “Terpadat seperti Samadikun. Perumnas dan wilayah Kecamatan Harjamukti itu tertinggi. Klayan terjauh,” terangnya. Sofyan mengaku, saat ini PDAM berusaha menekan kebocoran. Sehingga, debit air yang ada bisa dimaksimalkan untuk distribusi. Tahun 2013 lalu, kebocoran masih 42,56 persen. Memasuki tahun 2014 turun menjadi 40,65 persen. Tahun 2015 kembali turun menjadi 38,81 persen. Hingga Juli 2016 kembali turun sampai angka 36,60 persen. Secara bertahap, penurunan tingkat kebocoran terus dilakukan dengan membuat wilayah Distrik Meter Area (DMA). Kemudian melakukan penggantian pipa yang sudah rusak dan pemasangan pompa booster. Kemudian ada program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mulai mendapatkan pendanaan dari bantuan pemerintah pusat. Mengingat, kendala pendanaan selama ini menjadi persoalan utama dalam program SPAM. Untuk aliran air, lanjut Opang –sapaan akrabnya- PDAM Kota Cirebon menambah debit dari awal 1.061 menjadi 1.561 liter/detik dengan mengikuti SPAM regional. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang melakukan inventarisasi daerah yang berminat. Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH juga sudah mengirimkan surat pernyataan minat ikut program SPAM regional kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Karena itu, program pengembangan SPAM menjadi fokus PDAM Kota Cirebon kedepan. Direktur Teknik PDAM Kota Cirebon, H Agus Salim SE MM menambahkan, sistem yang ada seharusnya berumur sampai tahun 2000. Hanya saja, tahun 1998 terjadi gejolak krisis moneter dan politik. Hal ini berdampak terhadap sistem yang baru berubah pada tahun 2016. Perubahan sistem dengan pemasangan DMA, membangun reservoir dengan daya tampung 9 ribu kubik, dan membuat pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) sepanjang 8 kilometer. Jajaran direksi PDAM Kota Cirebon, sudah memaparkan ke Kemenpupera untuk memberikan bantuan anggaran program utama tersebut. “Kemenpupera setuju. Saat ini sedang lelang di pusat. Nilainya Rp65 miliar untuk JDU,” paparnya. (ysf/mik)

Tags :
Kategori :

Terkait