Walikota Heran, Ketua DPRD Ngotot Ingin Ketemu Dirinya

KEJAKSAN – Penandatanganan berita acara Badan Anggaran (Banggar) DPRD terharap evaluasi gubernur atas APBD Perubahan 2016, masih belum terealisasi. Ketua DPRD, Edi Suripno MSi, ngotot minta bertemu walikota sebelum melakukan penandatanganan. Sikap Edi dipertanyakan banyak pihak, tidak terkecuali Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH. Bahkan, Azis mempertanyakan alasan Edi yang ngotot bertemu dirinya. “Kalau mau tanda tangan ya tanda tangan saja,” ucap walikota, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (31/8). Walikota mengakui, sejak pagi sudah dihubungi Edi dan meminta waktu untuk ada pertemuan. Walikota pun menyanggupi, tetapi hingga siang hari tidak ada titik temu. Jadwal ketua DPRD dan walikota bentrok, sehingga pertemuan pun ditunda. Kendati demikian, walikota tetap tidak mengetahui alasan Edi ingin bertemu dirinya. Termasuk topik pembicaraan dalam pertemuan tersebut. “Saya sih senang pak ketua mau ketemu saya, tapi sampai sekarang belum ada kabar lagi. Saya juga belum tahu topik pembicaraannya,” katanya. Kendati demikian, walikota mengingatkan agar penandatanganan tidak ditunda-tunda atas alasan yang tidak jelas. Apalagi, prinsip administrasi pemerintahan sudah selesai. Tindakan ketua DPRD, hanya akan memperlambat pencairan APBD-Perubahan. Tidak hanya itu, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) juga sudah dekat dan mata anggarannya ada di APBD Perubahan. Bagi walikota, PON adalah prioritas. Jangan sampai Kota Cirebon gagal menjadi tuan rumah yang baik hanya karena persoalan seperti ini. “Pokoknya PON itu lebih penting dan kita berpandangan PON itu sangat penting,” tandanya. Soal rumors yang menyebut bahwa ketua DPRD meminta alokasi Rp8 miliar dalam bentuk proyek di APBD-Perubahan, walikota mengaku belum mengetahui hal itu. Kalaupun ada pengurangan anggaran, hal itu terjadi dari dinamika antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Banggar. Pemkot sendiri kesulitan melakukan perhitungan pendapatan yang tidak sesuai. Ini berakibat terjadinya pengurangan dan ada cost yang wajib didahulukan, seperti untuk persiapan PON. “Jadi gini, di anggaran itu tidak ada istilah punya si a atau si b. Di dalamnya untuk kepentingan masyarakat.  Jadi bukan soal mengurangi atau menambahi, ini menyangkut mana yang lebih penting dan bagi kami lebih penting PON,” tandasnya. Walikota juga menegaskan, tidak ada kewajiban memenuhi kepentingan kelompok atau pribadi. Apa yang muncul di APBD-P adalah kepentingan masyarakat. Sementara itu salah seorang anggota dewan kaget dengan sikap ketua DPRD yang menolak tanda tangan APBD-P sebelum bertemu dengan walikota. Anggota dewan yang namanya enggan disebutkan namanya ini prihatin dengan pernyataan ketua dewan. Dia curiga, dalam pertemuan dengan walikota, ketua dewan berupaya melakukan lobi-lobi ataupun minta jatah proyek. “Itu kalo aparat mau OTT (operasi tangkap tangan), ya tinggal baca Koran. Terus pasang mata-mata kapan ketemu walikota dan langsung digerebek,” selorohnya, Seperti diketahui, tidak hanya ketua DPRD yang belum menandatangani berita acara banggar atas APBD Perubahan. Empat Anggota Banggar lainnya yakni, Didi Sunardi, Dani Mardani, Beny Sujarwo dan Cici Awaludin, juga belum membubuhkan tanda tangan. Keempatnya belum berhasil dikonfirmasi, karena di tak terlihat ngantor di Griya Sawala. Pasalnya, saat ini masih berlangsung agenda reses di masing-masing daerah pemilihan. Sementara itu, Edi membantah keras dirinya minta jatah proyek Rp8 miliar di APBD-Perubahan. “Tidak benar. Itu duit dari mana? Buat PON saja kurang,” sangkalnya. Edi menegaskan, dirinya akan tanda tangan setelah bertemu walikota. Tidak ada alasan lain yang menjadi latar belakang penolakan tanda tangan. Meski penandatanganan APBD-P batas akhirnya sudah terlewati yakni 30 Agustus, Edi yakin tidak akan menjadi permasalahan bila dirinya tanda tangan 31 Agustus. “Batas itu cuma normatif. Saya tegaskan, saya akan tanda tangan setelah ketemu Pak Wali. Nggak ada itu soal jatah Rp8 miliar,” tegasnya. (abd)