CIREBON- Bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon resmi dibuka lagi kemarin. Nah, ketika aktivitas bongkar muat di pelabuhan dimulai, saat yang sama Walikota Cirebon Nasrudin Azis harus menghadiri panggilan DPRD guna membahas batubara. Pertemuan pun berlansung panas. Beberapa anggota dewan mempertanyakan kebijakan walikota memberikan persetujuan atas dibukanya kembali bongkar muat batubara. Anggota Komisi C DPRD, Sumardi menyudutkan walikota dengan sejumlah pertanyaan. Termasuk dugaan pemalsuan tanda tangan warga di delapan RW. “Saya punya temuan tanda tangan palsu yang mengatasnamakan masyarakat. Ada apa ini,” tanya Sumardi dalam rapat dengar pendapat di ruang Griya Sawala, Selasa (27/9). Disebutkan Sumardi, tanda tangan palsu itu merupakan persetujuan warga dari delapan RW di pesisir atas dibukanya kembali aktivitas bongkar muat batubara. Sumardi yakin tanda tangan itu palsu. Karena, tambah dia, bila disurvei ke lapangan, 90 persen warga tidak setuju dengan aktivitas batubara. “Kalau tidak percaya, kita buat poling. Semua menolak bongkar muat batubara. Lha yang tanda tangan setuju itu siapa,” tanya Sumardi, dengan nada tinggi. Pernyataan pedas Sumardi menyulut emosi Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH. Walikota kemudian menyampaikan alasan persetujuan bongkar muat batubara. “Kebijakan pemerintah pusat tidak mungkin menjerumuskan daerah,” katanya. Azis menilai rencana pengembangan pelabuhan menguntungkan Kota Cirebon. Apalagi bila pengembangan pelabuhan sesuai Rencana Induk Pelabuhan (RIP). “Itu alasan kenapa saya tanda tangan. Saya sudah pikirkan sejak tujuh bulan lalu,” ucap walikota. Azis membenarkan ada beberapa permintaan masyarakat Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kejaksan, agar aktivitas bongkar muat batubara kembali dibuka. Surat persetujuan itu ditandatangani 8 RW. Bila apa yang diungkapkan Sumardi mengenai tanda tangan palsu itu benar, Azis meminta pemalsu tanda tangan itu ditangkap. Azis menjelaskan, setelah diterimanya surat dari delapan RW, kemudian ada surat dari PT Pelindo II Cirebon dan Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP). Politisi Partai Demokrat ini juga membantah memutuskan sepihak mengenai bongkar muat batubara. Azis mengaku, penentuan pembukaan bongkar muat batubara dilakukan bersama Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Cirebon. “Pikiran Sumardi (anggota DPRD, red) Azis nerima duit. Saya sumpah, sapa sing mbledug (siapa yang pecah),” tegas Azis dengan nada tinggi. Sementara menanggapi RIP, Anggota Komisi B DPRD Didi Sunardi meminta otoritas pelabuhan baik PT Pelindo II maupun KSOP benar-benar membangun tol laut ke Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura. Dengan adanya akses ini, truk pengangkut batubara maupun komoditas lain di pelabuhan bisa menggunakan akses ini menuju Tol Palimanan-Kanci via Pintu Tol Kanci. “Bukan kami tidak percaya KSOP dan Pelindo, tetapi pimpinan mereka bisa ganti. Kalau tidak jalan, siapa yang bertanggungjawab?” katanya. Apalagi, ada rencana target satu juta kontainer masuk ke Pelabuhan Cirebon setiap tahunnya. Bila ini terjadi, jalanan di Kota Cirebon bisa rusak. KLAIM PERMINTAAN MASYARAKAT Sementara itu, Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cirebon, Revolindo SH menjelaskan, ada permintaan masyarakat yang berkirim surat ke walikota. Walikota meneruskan ke kemenhub. Ternyata, kemenhub merespons dan mengirimkan surat ke KSOP. “Isi suratnya bongkar muat batubara dibuka lagi,” ujar Revo kepada Radar. Di hari pertama operasional bongkar muat batubara, kata Revo, sudah ada tiga tongkang yang datang. Satu tongkang mengangkut 5-7 ribu ton batubara. Aktivitas bongkar sendiri dilakukan di Dermaga Muara Jati, dengan harapan debunya tidak berterbangan ke luar area pelabuhan. “Proses bongkar muat juga disemprot air, supaya minimal debunya,” tutur dia. Diungkapkan Revo, tiga tongkang yang merapat di Pelabuhan Cirebon merupakan deviasi dari Kabupaten Tegal. Semula tiga tongkang itu akan bongkar muatan di Pelabuhan Tegal, tetapi terkendala pendangkalan, sehingga memilih merapat ke Cirebon. Asisten General Manager Bidang PFSO, Iman Wahyu menambahkan, PT Pelindo II sudah siap melakukan kegiatan bongkar perdana ini. Pelindo menyiapkan 12 sprayer untuk setiap tongkang. Begitu juga kendaraan pengangkut batubara sudah siap, termasuk terpal penutup. “Bongkar kita lakukan 24 jam, untuk satu tongkang butuh dua hari,” katanya. Saat disinggung tentang kelengkapan dokumen analisa dampak lingkungan (amda), Iman mengaku, Pelindo sudah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan melakukan penutupan stock field, penyiraman dan perubahan SOP. Kendati demikian, dia meminta agar masalah amdal pelabuhan tidak dikaitkan dengan bongkar muat batubara. Sebab, keduanya merupakan hal yang berbeda. Amdal pelabuhan diperbaharui berkaitan dengan rencana pengembangan pelabuhan. “Jadi kalau masalah sanksi dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) itu kita tidak tahu. Amdal itu kita revisi karena ada RIP,” jelasnya. Dari pantauan Radar, hari pertama pelaksanaan bongkar muat batubara, terlihat hadir di lokasi Dandim 0614, Danlanal, Kapolres Cirebon Kota dan General Manager Pelindo II. Mereka melihat langsung aktivitas bongar muat di Dermaga Muara Jati. (ysf/abd)
Kategori :