KEJAKSAN – Di tengah derasnya penolakan sebagian besar anggota DPRD terhadap dibukanya kembali aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon, menyeruak kabar tak sedap. Ada oknum anggota dewan diduga mengajukan permohonan dana Corporate Social Responsibility (CSR) ke PT Pelindo II Cabang Cirebon. Salah seorang dari pihak berkepentingan di Pelabuhan Cirebon menyebutkan, oknum anggota dewan itu sudah menyampaikan proposal permohonan dana CSR, sejak beberapa waktu lalu. “Ada yang mengajukan permohonan dana CSR dari Pelindo,” ungkap sumber tersebut, saat ditemui di kawasan Lemahwungkuk, Kamis (6/10). Ia mewanti-wanti identitasnya tak dikorankan. Permohonan dana CSR itu didasari pada kebutuhan untuk pembangunan fasilitas umum. Dalam proposal disebutkan alasannya, untuk kepentingan masyarakat. Namun demikian, dirinya merasa ada yang janggal. Lokasi pembangunan fasilitas umum yang diinisiasi oknum dewan tersebut berada jauh dari Pelabuhan Cirebon. Tentu saja, Pelindo juga serba salah memenuhi CSR ini. Ditemui di tempat terpisah, Anggota Komisi B DPRD Kota Cirebon, HP Yuliarso BAE mengaku terkejut ketika mendapati informasi itu. Ia belum mengetahui persis terkait kabar tersebut dan oknum anggota dewan yang dimaksud. “Saya sendiri belum tahu persisnya siapa. Tapi ya cukup kaget kalau memang itu benar adanya,” ungkap Yuliarso. Ia juga menyayangkan, bila benar ada oknum dewan yang memanfaatkan polemik aktivitas bongkar muat batubara untuk mengambil keuntungan pribadi maupun golongan. “Saya prihatin,” katanya. Lagipula, kata anggota Fraksi Demokrat itu, kalaupun ada masyarakat yang membutuhkan dana CSR dari Pelindo, tidak seharusnya mengatasnamakan atau melalui anggota dewan. Bisa diajukan langsung ataupun secara kolektif. Bisa melalui RW, kelurahan, maupun unsur pemerintahan terkait. Mantan ketua Badan Kehormatan (BK) itu meminta agar BK DPRD bisa melakukan investigasi atau penyelidikan terkait informasi adanya oknum anggota dewan yang meminta dana CSR. Menurutnya, tindakan itu bisa mencemarkan citra DPRD Kota Cirebon. “Saya kira BK sudah seharusnya menelusuri, siapa oknum itu. Karena kalau benar, sangat memalukan DPRD,” katanya. (abd)
Kategori :