Istilah pasar tradisional tidak lagi digunakan secara nasional. Kementerian Perdagangan RI menggunakan istilah baru yakni pasar rakyat. Meski sudah ganti nama, tapi pengelolaannya masih kurang optimal. DI Kota Cirebon paling tidak ada sepuluh pasar rakyat yang dikelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Berintan Kota Cirebon. Dari sepuluh pasar rakyat tersebut, beberapa diantaranya belum optimal. “Ada kelas 1, 2 dan 3,” ujar Direktur Perumda Pasar Berintan, Akhyadi SE, didampingi Direktur Umum Dudung AR dan Direktur Operasional Maman Suryaman, Selasa (11/10). Pembagian kelas itu, kata dia, didasarkan pada luas lahan yang digunakan dan jumlah pedagang. Jam operasional pasar juga jadi pertimbangan. Pasar Drajat dan Pronggol masuk klasifikasi pasar rakyat kelas tiga, menggunakan indikator pembagian kelas yang ditetapkan Perumda Pasar Berintan. Untuk kelas satu Pasar Kanoman, Jagasatru, Pasar Pagi, Gunungsari, Balong dan Pusat Perdagangan Harjamukti. Sedangkan kelas dua hanya Pasar Kramat dan Perumnas. Sejauh ini, Akhyadi mengakui ada pasar rakyat yang belum berjalan optimal. Karena itu, program kerja Perumda Pasar difokuskan pada upaya meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penertiban administrasi. Pasar rakyat yang belum tergarap optimal, menjadi prioritas dalam program tahun 2017. Pada sisi lain, pasar rakyat yang sudah berjalan terus ditingkatkan secara berkelanjutan. “Semua upaya yang dilakukan untuk memberikan kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) kepada Pemkot Cirebon. Karena keberadaan Perumda Pasar salah satunya untuk itu,” ucapnya. Program revitalisasi akan dilakukan dalam waktu dekat. Pasar rakyat yang akan direvitalisasi pada tahun 2017 adalah Pasar Balong, Pasar Kanoman dan Pasar Pronggol. Untuk Pasar Pronggol sudah ada bantuan dari Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) UMKM. Selama ini, capaian target PAD yang diberikan kepada Perumda Pasar selalui tercapai 100 persen. Kendati demikian, PAD ini mestinya masih bisa ditingkatkan. Berdasarkan data yang ada, tahun 2015 dari target Rp237.775.120, tercapai Rp241.689.400. Tahun 2016 ini target untuk PAD semakin bertambah menjadi Rp248.529.870. Namun, target ini belum diaudit oleh auditor akuntan publik dari Bandung. Sampai Oktober ini, sudah tercapai sekitar 90 persen dari target yang dibebankan tersebut. Akhyadi yakin, sampai tutup tahun 2016 target yang dibebankan dapat tercapai melebihi 100 persen. “Kami memberikan kontribusi PAD. Termasuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pembenahan menyeluruh secara bertahap di setiap pasar rakyat yang kami kelola,” tuturnya. REVITALISASI DIPAKSAKAN Komisi B DPRD juga menangkap kurang optimalnya pengelolaan pasar. Anggota Komisi B, Tommy Sofiana SH mengatakan, pemerintah kurang matang dalam perencanaan. Termasuk dalam penerapan revitalisasi. Bahkan, dalam revitalisasi Pasar Pronggol Tommy menduga program ini dipaksakan. Mengingat sebelumnya anggaran senilai Rp1,4 miliar itu alokasinya untuk Pasar Pagi. Namun lantaran suatu alasan tertentu, anggaran tersebut dialihkan untuk revitalisasi Pasar Pronggol. \"Anggaran dieksekusi untuk Pronggol kita seneng-seneng saja, apalagi memang Pronggol sudah butuh untuk direvitalisasi. Tapi terkesan dipaksakan saja, duit sudah ada tapi ada persyaratan yang kurang,\" tuturnya. Dari sini saja, Tommy sudah menangkap bahwa revitalisasi pasar kurang terencana. Mestinya, Pasar Pronggol, Pasar Pagi dan pasar lainnya direncanakan matang untuk revitalisasi. Setelah itu baru mengajukan anggaran. Dengan perencanaan matang, konsepnya juga akan lebih baik. Kemudian anggaran yang turun tepat guna. Untuk itu, ia kembali meminta agar Perumda Pasar memperbaiki manajemen perencanaan. “It’s okay kalau mau asal nyerap anggaran, tapi ya nggak gitu terus. Harus direncanakan matang,” tegasnya. Tommy juga menyinggung Pasar Kanoman dan Jagasatru sebagai bagian dari lemahnya aspek perencanaan. Meski bukan produk direksi yang baru, politisi Partai Gerindra ini meminta Perumda Pasar Berintan melakukan pembenahan pada hal ini. Tommy menyayangkan Pasar Kanoman yang lepas ke investor, karena Keraton Kanoman lebih memilih menggunakan pihak ketiga ketimbang Perumda Pasar Berintan. Kemudian tidak jelasnya revitalisasi Pasar Balong. Meski sudah gembar-gembor ada memorandum of understanding (MoU), ternyata sampai sekarang tidak ada kelanjutan. Bahkan, calon developer saat itu sudah melakukan tes pasar dengan menyebar Imbasnya, pedagang hanya mendapat dampak kegaduhan. (ysf/via)
Kategori :