Bapopsi Gantikan UPTD Pors

Dampak Ditiadakannya Popkota Cirebon 2016 CIREBON – Dibatalkannya Pekan Olahraga Pelajar Kota (Popkota) Cirebon tahun 2016 berdampak luas. Dunia olahraga pelajar Kota Cirebon bukan hanya terancam kehilangan Popkota. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Olahraga Sekolah (UPTD Pors) Disdik Kota Cirebon pun akan dihilangkan. Secara efektif, lembaga yang menaungi Klub Olahraga Pelajar (KOP) di Kota Cirebon itu akan ditiadakan mulai tahun depan. Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, H Jaja Sulaeman. Menurut Jaja, dihapusnya UPTD Pors merupakan dampak dari penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2018 tentang Perangkat Daerah. Menurut PP Nomor 18 Tahun 2016, dinas daerah kabupaten/kota dibedakan menjadi tiga tipe. Yaitu, dinas tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang besar, tipe B untuk beban kerja sedang, dan tipe C untuk beban kerja kecil. “Sesuai ketentuan itu, Disdik tergolong tipe B. Sehingga, ada beberapa aspek yang dikurangi. Khusus UPTD Pors karena tidak ada bidang yang mewadahi itu di Disdik, maka akan kita hapuskan,” terang Jaja kepada Radar Cirebon di kantornya. Jaja pun menyayangkan hal itu. Sebab, UPTD Pors merupakan hasil improvisasi daerah yang memang membutuhkan lembaga yang secara khusus mengelola pembinaan atlet di lingkungan sekolah. UPTD Pors, menurut dia, sangat dibutuhkan di Kota Cirebon. Selama ini, UPTD Pors mengendalikan kegiatan-kegiatan olahraga. Misalnya, pelaksanaaan Pekan Olahraga Kota (Popkota) Cirebon, serta pengiriman atlet ke sejumlan event tingkat provinsi dan nasional seperti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) dan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas). “Kita perlu merancang sistem yang baru untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan itu. Wewenang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu mungkin akan dilimpahkan ke bidang lain. Tapi kami belum putuskan,” terang Jaja. Sementara itu, salah satu tokoh olahraga pelajar di Kota Cirebon, H Agus Muharam menyarankan agar program pembinaan atlet pelajar diserahkan sepenuhnya kepada Badan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia atau Bapopsi. Menurut Agus, peran Bapopsi di Kota Cirebon masih sangat kurang. “Itu karena Bapopsi masih menginduk ke KONI. Seharusnya, Bapopsi itu berdiri sendiri di luar KONI seperti halnya FORMI (Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia),” kata Agus. Jika Bapopsi berdiri sendiri dengan mengelola anggarannya sendiri, kata Agus, maka Disdik tak perlu repot-repot lagi mengurusi pembinaan atlet. KOP yang sebelumnya menginduk ke UPTD Pors, lanjutnya, akan berada di bawah naungan Bapopsi. “Karena itu, pemerintah Kota Cirebon harus menjamin anggaran untuk Bapopsi. Supaya Bapopsi tidak bergantung lagi ke KONI,” pungkasnya. (ttr)