Penasaran dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi, Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH melakukan kunjungan kerja. Walikota melihat langsusng sistem e-budgeting di kantor bupati. Laporan: ABDULLAH, Banyuwangi WALIKOTA terkesima, begitu mendapat pemaparan e-budgeting yang diterapkan Pemkab Banyuwangi ini bisa diakses langsung bupati. Lewat sistem ini, kepala daerah bisa mengecek penyerapan anggaran dan berbagai laporan lain dari tingkat SKPD sampai kecamatan. Tak sekadar laporan penyerapan anggaran, walikota tak ragu memberi acungan jempol terhadap e-budgeting karena pengerjaan proyek juga langsung bisa diakses. Hebatnya, anggaran yang diharuskan digunakan dalam triwulan tertentu harus sudah terserap. Bila melebihi triwulan yang sudah ditentukan, anggaran tersebut tidak bisa di serap. Kalau bisa, harus persetujuan sekda. Saat sekda diminta untuk memberi izin menyerap anggaran, SKPD akan menerima konsekuensinya. “Sekda akan mempertanyakan kinerja SKPD tersebut,” kata Azis, di kantor Pemkab Banyuwangi. Untuk mewujudkan e-budgeting, Pemkab Banyuwangi membutuhkan anggaran hingga Rp22 miliar. Awal pemberlakuan sistem tersebut, pemkab menggandeng vendor. Tapi saat ini sudah langsung ditangani Dinas informasi dan Komunikasi, bahkan SDM yang khusus menangani jaringan tersebut sebanyak 25 orang pegawai berlatarbelakang IT. \"Biayanya memang cukup mahal, tapi kita akan melakukan bertahap mulai tahun depan,\" tuturnya. Plt Sekda Banyuwangi, Jajat Sudrajat mengungkapkan, biaya itu sebanding dengan manfaat yang didapat. Penerapan e-budgeting ini bagian komitmen Pemkab Banyuwangi untuk transparansi anggaran. Bahkan bupati bisa memonitor pembangunan cukup melalui telepon seluler yang terkoneksi dengan CCTV. \"Penyerapan anggaran setiap hari dapat kita pantau mulai dari dinas, kecamatan hingga desa,\" ujar pria kelahiran Sukabumi ini. (abd)
Kategori :