Hilangnya Insentif Pukulan Telak Bagi Honorer

KESAMBI – Penghapusan insentif guru honorer SMA/SMK oleh pemerintah kota, mengundang munculnya perbedaan pendapat. Komisi C DPRD menganggap, penghapusan insentif itu tidak adil, karena selama ini guru honorer tidak pernah mendapat penghasilan yang layak. “Ini musibah, saya kecewa pemkot menghapus anggaran itu. Saya yakin ada celah, itu bisa dianggarkan lagi,” ujar Anggota Komisi C DPRD, Jafarudin, kepada Radar, Kamis (24/11). Walaupun pengelolaan pendidikan SMA/SMK berpindah ke provinsi, Jafarudin tidak bisa lepas tangan dalam pengelolaan pendidikan tingkat menengah. Sebab, siswa yang menempuh pendidikan merupakan anak-anak Kota Cirebon. Kemudian, para guru meski statusnya honorer, tetapi beban yang dipikul sama dengan guru PNS. Bahkan tanggung jawabnya sama. “Harusnya disejahterakan, ditambah. Bukan malah hilang, saya mohon ada apresiasi untuk honorer tolong pertimbangkan pengabdian mereka,” tegasnya. Jafarudin yakin, bila pemkot mau mengkaji dasar aturan peralihan pengelolaan itu, tetap ada celah untuk memasukan anggaran insentif. Politisi Partai Hanura ini menggunakan analogi dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sebagai contoh, SD dan SMP mendapat dana BOS dari Pemerintah Kota Cirebon, tapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menganggarkan dan tidak menjadi persoalan. “Logika itu mestinya juga berlaku untuk tenaga honorer,” tandasnya. Walaupun dikelola provinsi, kata Jafarudin, tapi locus SMA/SMK ada di Kota Cirebon. Mempertimbangkan locus  ini, mestinya cukup jadi alasan bagi pemkot kembali menganggarkan insentif. Pernyataan berbeda dilontarkan Anggota Badan Anggaran, M Handarujati Kalamullah SSos. Andru mengungkapkan, APBD tahun 2017 tidak lagi menganggarkan tunjangan daerah untuk tenaga honorer khususnya SMA/SMK. “Setahu saya sih begitu mas,” katanya. Menurut Andru,  ini merupakan konsekuensi dari pendidikan tingkat SMA/SMK diambil alih oleh pemerintah propinsi. Bahkan saat konsultasi badan anggaran dengan kementerian keuangan, banggar sudah diingatkan untuk tidak lagi membuat anggaran yang ada kaitannya dengan SMA/SMK. (abd)