Cari Untung Besar, Proyek Saluran Sungai DPSDAP Amburadul

CIREBON - Proyek saluran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (DPSDAP) di Desa Astapada, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon, mendapat sorotan. Diduga, pengerjaannya berlangsung asal-asalan. DPRD Kabupaten Cirebon menilai, DPSDAP terlalu besar mengambil keuntungan proyek setiap pembangunan. Akibatnya, setiap pembangunan yang dilakukan dinas tersebut tidak memuaskan alias amburadul. (Baca: Proyek Saluran Sungai DPSDAP Diduga Tak Sesuai Rencana Biaya) \"Wajar saja pembangunan senderan sungai maupun saluran irigasi yang menjadi kewenangan Dinas PSDAP asal-asalan, karena mereka terlalu besar mencari keuntungan,\" jelas Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Ahmad Aidin Tamim kepada Radar Cirebon, Kamis (24/11). Padahal, kata Aidin, di dalam porsi anggaran DPSDAP itu sudah termasuk keuntungan, baik untuk dinas terkait maupun pihak ketiganya. Tapi, pihaknya tetap menyayangkan jika dalam pelaksanaan di lapangan terjadi pemotongan anggaran lagi. \"Kami itu sudah menghitung porsi anggaran include dengan keuntungan untuk dinas, termasuk pihak ketiganya. Dan idealnya, semua pembangunan di Kabupaten Cirebon hasilnya akan lebih bagus dan tahan lama. Kalau memang dikerjakan sesuai anggaran yang ada,\" terangnya. Dia mengungkapkan, dalam pelaksanaan pengerjaan proyek selalu ada pengawas dari dinas terkait. Tapi, pada faktanya pengawas di lapangan hanya diam saja tanpa melakukan teguran. \"Harusnya ketika bangunan itu tidak beres, pengawas menindak. Jangan diam saja,\" tuturnya. Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Zaenal Arifin Waud mengatakan, tidak menutup kemungkinan buruknya pengerjaan proyek yang dilakukan PSDAP, demi mencari keuntungan. Tapi, fungsi pengawasan yang dilakukan dinas terkait pun harus berjalan. \"Artinya, jangan diam saja. Kemudian hal-hal demikian ini harus menjadi bahan evaluasi,\" imbuhnya. Lebih lanjut dia menuturkan, buruknya hasil pengerjaan proyek DPSDAP itu tergantung dari sebuah perencanaan dinas tersebut. Jika perencanannya buruk, maka hasilnya pun tidak akan baik. Maka, menurut Zaenal, pemerintah daerah harus mencari formulasi baru untuk mengubah perencanaan sebelumnya. Tapi, perubahan perencanaan itu harus dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian, bisa juga buruknya pembangunan karena waktu pengerjaan terlalu mepet atau di-deadline sampai akhir tahun. \"Proses lelang yang terlalu lama juga bis menjadi problem dalam buruknya perencanaan kontraktor, harusnya dikerjakan di bulan Oktober mundur di bulan November. Itu sebagian contoh saja,\" tuturnya. Wakil ketua komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Sofwan ST menyampaikan, tidak beresnya pembangunan yang dikerjakan oleh DPSDAP itu, harus dilihat terlebih dahulu, apakah perencanaannya yang buruk atau karena mepetnya waktu pengerjaan. Karena, bagaimanapun juga setiap pengerjaan itu tergantung dari perencanaan. Dia mengaku, lupa besarnya anggaran yang diberikan PSDAP di APBD murni 2016. Tapi, seingatnya untuk di APBD perubahan 2016 ada tambahan Rp 1,5 miliar. Namun, pihaknya sangat menyayangkan ketika dinas terkait tidak merespons wartawan yang mencoba mengkonfirmasi terkait anggaran maupun tentang pengerjaan proyek yang dilakukan PSDAP. \"Harusnya mereka itu terbuka, tidak usah menutup-nutupi. Karena publik juga berhak mengetahui semua itu,\" tandasnya. (sam)