Aneh, PDAM ”Panggil” Parpol

KUNINGAN– Direksi Perusahaan Daerah Air Minum mengundang seluruh partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD. Rencananya ”pemanggilan” pengurus Parpol beserta fraksinya itu hendak dilangsungkan dalam sepekan ini. Awalnya, pertemuan Parpol dengan jajaran pejabat PDAM dan Dewan Pengawas-nya itu tidak tercium wartawan. Kala dikonfirmasikan, Direktur PDAM, H Kamdan SE membantah jika hal itu merupakan pertemuan rahasia. ”Kami hadirkan pula dewan pengawas kok, jadi enggak ada yang dirahasiakan. Kenapa saya tidak ngasih tahu wartawan, karena saya menganggap itu hanya pertemuan yang sifatnya biasa. Seperti halnya saya membantu kebutuhan air di beberapa tempat kan enggak ngasih tahu wartawan,” terang pria yang disebut-sebut hendak mencalonkan bupati tersebut. Sesuai dengan rencana, kata Kamdan, Parpol berikut fraksi yang memiliki keterwakilan di DPRD bakal diundang. Itu dilakukan secara bertahap dimulai Senin (27/8). Setiap harinya sebanyak dua Parpol diterima direksi yakni pukul 10.00 WIB dan 13.00 WIB. ”Tadi kami undang PKS pukul 10.00 WIB dan PAN pada pukul 13.00 WIB. Tapi untuk PAN berhalangan hadir. Sedangkan besok (hari ini, red) kita akan undang Partai Golkar dan PPP,” sebutnya. Dalam pertemuan itu pihaknya memaparkan bahwa, PDAM akan mendapatkan dana hibah tahap dua. Selain itu, dia pun menginformasikan bahwa, saat ini PDAM diberikan tambahan air dari Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Atas adanya tambahan air tersebut, kebutuhan masyarakat Kuningan bisa lebih terpenuhi. Informasi tersebut, menurut Kamdan, dapat disampaikan ke konstituen partai masing-masing. Kalau pun muncul pertanyaan, Kamdan beserta dewan pengawas bersikap terbuka. Termasuk persoalan yang kini tengah dibahas oleh Pansus. Ia menyampaikan data-data jelas agar tidak terjadi mis komunikasi. Ia melanjutkan, semua parpol bakal diundang. PDIP pun sama telah ditetapkan jadwal Kamis mendatang. Dirinya mengundang Parpol lantaran PDAM itu merupakan milik rakyat Kuningan. Berbagai program yang sudah, sedang dan akan dilakukan, tentu harus diketahui oleh pemiliknya. Disamping bupati, imbuh dia, DPRD pun merupakan pemilik PDAM. Ditanya kenapa tidak dilaksanakan serentak? Kamdan menjawab, agar pertemuan lebih leluasa. Dengan diberikan kesempatan dua jam, pihaknya mencoba membuka diri dari berbagai pertanyaan yang membutuhkan jawaban gamblang. Ketua DPD PAN Kuningan, Drs Toto Suharto SFarm Apt mengungkapkan, dirinya tidak bisa memenuhi undangan direksi PDAM lantaran di waktu yang bersamaan mendampingi ketua fraksi PAN di Kecamatan Cilebak. ”Saya ada undangan hajat dari ketua DPC PAN Cilebak. Karena lokasinya jauh maka pada pukul satu siang itu kami masih berada di sana,” kelit wakil Ketua DPRD Kuningan tersebut. Namun demikian, pihaknya mengakui jika persoalan PDAM tengah dibahas Pansus bentukan DPRD. Sehingga Parpol dan fraksinya tinggal menunggu hasil kajian Pansus saja. Di samping itu segala sesuatu yang terjadi di PDAM pun merupakan kewenangan bupati selaku owner perusahaan daerah. Lain halnya dengan PKS, terdapat beberapa perwakilan yang memenuhi undangan PDAM. Lantaran Ketua DPD PKS Kuningan, H Rijaluddin SPd sedang berada di luar kota, maka diwakilkan kepada Kepala Bidang Kebijakan Publik, Saepudin SSi. Sedangkan dari Fraksi PKS diwakili oleh Iwan Sonjaya SPd dan Idwan. ”Cuma ekspos bahwa PDAM akan mendapatkan dana hibah tahap dua. Untuk tahap satu kan sudah selesai dan tahun ini mendapat kepercayaan kembali, karena memang masih banyak yang belum terlayani,” jelas Saepudin, saat dikonfirmasi. Karena mendapat undangan, maka pihaknya menghormati dengan memenuhi undangan tersebut. Setelah mendengar ekspos dari PDAM, Saepudin mengakui pada prinsipnya masih banyak warga yang membutuhkan air. Jika ternyata Pemda belum mampu mendanainya, maka ketika ada tawaran hibah tahap dua, tidak ada salahnya jika diterima. ”Kalau masalah kenapa Parpol dan fraksi diundang satu persatu, kami tidak tahu. Mungkin biar lebih enak saja kalau masing-masing Parpol. Sedangkan untuk urusan pembahasan Pansus, nampaknya itu perlu ditanyakan ke fraksi, bukan ke kami selaku pengurus DPD,” jawabnya. (ded)