CIREBON - Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon menyebutkan, banyak minimarket yang berdiri tak berizin. Apalagi, keberadaan minimarket tersebut dapat merusak ekonomi mikro yang berada di desa-desa. “Dengan keberadaan minimarket yang berizin saja sudah sangat jelas telah merusak jantung perekonomian masyarakat. Di perperah dengan banyaknya minimarket yang tidak berizin masih berdiri bebas,” kata anggota komisi II DPRD kabupaten Cirebon, Ahmad Aidin Tamim. Menurutnya, kaitan dengan persoalan minimarket ini sudah sering merapatkan dengan Bagian Ekonomi Setda, Disperindag dan dinas terkait lainnya. “Kami meminta agar pengawasan terhadap minimarket diperketat, karena untuk mengamankan usaha mikro,” jelasnya. Politisi PKS itu menyampaikan, maraknya minimarket illegal ini sudah ada sejak lama. Bahkan, pihaknya telah mengantisipasi pemerintah daerah untuk bisa melakukan pencegahan. “Kita sudah sampaikan bahwa harus ada antisipasi. Celakanya yang sekarang lebih parah dari yang dulu. Jadi bukan sama saja tapi lebih parah,” tegasnya. Dia mengaku, menemukan banyak minimarket tak berizin. Salah satunya di Tegalgubung. Saat ditanya di mana saja, Aidin enggan menyebutkan. “Kami tidak bisa sebut satu per satu, yang jelas banyak yang kami temukan tidak mengantongi izin,” imbuhnya. Lebih jauh Aidin mengatakan, menjamurnya minimarket ilegal ini karena lemahnya pengawasan pemerintah. Bahkan, tidak sedikit pengusaha minimarket yang selalu kucing-kucingan, untuk menghindari kewajibannya. Namun, sebagai pemerintah daerah yang memiliki kepanjangan tangan hingga ke desa, harusnya bisa mengawasi hal itu. Sehingga menurutnya, sudah sepatutnya pemerintah menindak tegas pengusaha nakal. Jika tidak, maka dipertanyakan sikap pemerintah saat ini. “Kalau minimarket itu kan bisnis. Pebisnis selalu mencari celah supaya lepas dari cost yang jadi kewajibannya. Sesungguhnya di bawah ada aparat yang seharusnya bisa menegur itu, ini lemah sekali. Kenapa lemah? mereka kebingungan mungkin karena sering ada mutasi atau rotasi,” tandasnya. (sam)
Kategori :