Soal Target PAD Rp 10 M, Direktur PDAM Kuningan Pilih Tutup Mulut

KUNINGAN – Pasca ditanggapi Bupati Kuningan Acep Purnama, Direktur PDAM Deni Erlanda enggan mengomentari soal target pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp 10 miliar. Sementara bagi beberapa pihak, evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang ada mendapat respons positif. Ketika dikonfirmasi Radar Kuningan via sambungan seluler, Deni Erlanda selaku pucuk pimpinan di BUMD tersebut lebih memilih tutup mulut. Dia mengaku tidak mau berpolemik lantaran kapasitasnya hanya pengelola. Sedangkan di tempat terpisah, salah seorang pemerhati kebijakan daerah, Boy Sandi Kartanegara mengapresiasi rencana Ketua komisi II, Dede Ismail. “Saya setuju jika ada evaluasi menyeluruh terhadap BUMD-BUMD yang ada di Kuningan,” ujar pria yang juga menjabat direktur Merah Putih Institut itu. Dia mengatakan, tujuan utama dibentuknya BUMD tidak lain adalah bisa memberikan kontribusi bagi PAD. Namun, selama ini pihaknya merasa tidak pernah hafal persis berapa nilai yang diberikan sebagai penyertaan modal dan berapa profit yang diberikannya. “Kalau kemudian ternyata malah merugi, perlu ditelusuri kenapa harus merugi. Apakah salah perencanaan atau salah pengelolaan atau ada indikasi dugaan-dugaan perilaku koruptif? Ini harus dijawab secara tuntas agar jadi patokan bagi calon-calon direksi yang akan menduduki posisi-posisi pengelola BUMD yang kita punya,” usulnya. Stigma bahwa BUMD menjadi tambang uang penguasa harus dijawab secara jujur. Sebab dana yang dialokasikan untuk penyertaan modal merupakan milik publik melalui APBD. Karena itu, penerima manfaat terbesar dari keberadaan BUMD haruslah publik, melalui kontribusi maksimal PAD. Sehingga, perlu komitmen kuat dari kepala daerah bersama-sama DPRD untuk memberesken persoalan tersebut. “Jangan sampai BUMD malah jadi beban rutin APBD kita yang kian terbatas,” tandas Boy. Khusus soal PDAM, Dede melihat target yang dibebankan kepada mereka sangat fantastis kenaikannya. Dari angka Rp 1,4 M menjadi Rp 10 M merupakan jumlah yang luar biasa. “Apakah beban target tersebut sudah melalui proses perhitungan yang sesuai dengan kemampuan perusahaan? Kemudian lagi ketika target tersebut dianggap bisa dipenuhi, maka pertanyaan selanjutnya adalah berarti selama ini ada potensi mark down pendapatan dong?,” sentilnya. Boy menyarankan, harus ada kajian komprehensif untuk menentukan target PAD yang akan dicapai. Dalam pandangannya, PDAM merupakan BUMD tersehat yang Kuningan punya. Pengelolaan dan aksi-aksi korporasinya, bisa dijadikan contoh oleh BUMD yang lain. Kalau kemudian beban target PAD tersebut hanya akan membuat PDAM sakit, lebih baik dikalkulasi kembali agar kinerja korporasi tidak terganggu. Sementara itu, terhadap RAPBD 2017 nyaris seluruh fraksi menyoroti eksistensi BUMD. Tak terkecuali Fraksi Restorasi PDIP. Ketuanya, Nuzul Rachdy mengatakan, setiap kali membahas APBD, selalu pula menyikapi keberadaan PDAU. Politisi asal Manis Kidul yang terdapat objek wisata Cibulan itu menegaskan, PDAU merupakan salah satu perusahaan daerah yang pada awal pembentukannya diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi PAD. “Namun, pada kenyataannya, keberadaan PDAU dari tahun ke tahun sejak berdiri, perusahaan daerah ini tidak pernah memberikan kontribusi yang berarti. Kami melihat PDAU ini seakan hidup enggan, mati pun tak mau. Demikian pula untuk tahun 2017, dari PDAU ini tidak direncanakan adanya kontribusi terhadap daerah. Tentu ini mesti dijelaskan bupati,” harapnya. (ded)