SNI Belum Dukung Bacabup

Keputusan Organisasi Melalui Pleno GEBANG - Serikat Nelayan Indonesia (SNI) belum mengambil sikap untuk mendukung bakal calon bupati (Bacabup)/wakil bupati pada pemilihan 2013 mendatang. “Untuk saat ini, secara organisasi SNI belum mendukung ke siapa pun,” ungkap Sekretaris Jenderal DPP SNI Budi Laksana saat konferensi pers di kantor Sekretariat SNI Kabupaten Cirebon, di Blok Madrasah, Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Jumat (31/8). Ia didampingi Sekretaris Jenderal DPP SNI Budi Laksana, Ketua DPC SNI Kabupaten Cirebon Ribut Bachtiar, Ketua Departemen Jaringan dan Konsolidasi DPP SNI Kabupaten Cirebon, Ahmad Tabroni, serta para pengurus DPC SNI Kabupaten Cirebon lainnya. Pria yang akrab disapa Butet ini mengakui, Ketua DPC Partai Hanura H Rakhmat punya kedekatan dengan para nelayan yang tergabung dalam SNI. Namun, hingga sekarang SNI masih belum memutuskan untuk mendukung kepada siapa. Dia juga memaklumi kalau setiap bakal calon bupati dipastikan melakukan sowan ke setiap kelompok massa dengan tujuan untuk mencari dukungan. \"Kita koordinasi dengan Pak Rakhmat adalah untuk membahas persoalan pesta laut nadran. Bukan untuk meminta dukungan,\" ucapnya. Lebih jauh Butet menjelaskan, ada teknis di DPP SNI untuk mendukung siapa calon bupati, calon gubernur, calon presiden, hingga calon kepala desa. Biasanya, lanjut dia, DPP SNI menggelar rapat pleno terlebih dahulu untuk memutuskan siapa yang didukung. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nelayan, serta pengurus SNI dari DPP hingga DPC SNI. \"Secara teknis, bakal calon yang SNI dukung punya kredibilitas memperhatikan nelayan. Juga tidak punya nama dan retorika politik belaka, tapi punya kesungguhan memperjuangkan kesejahteraan nelayan. Jujur saja, kita sudah pengalaman berkecimpung meminda untuk mendukung tokoh politik dari kepala desa hingga calon presiden,\" terangnya. Meski belum mengambil sikap dukungan, Butet mengatakan bahwa, SNI tetap terbuka dengan bakal calon manapun, siapapun, dan partai manapun. \"Yang jelas, SNI tidak terkait pada satu partai politik (Parpol). Tapi secara aturan, kita memberikan keleluasaan kepada anggota dari pusat hingga daerah. Kalau memang ada kedekatan, cocok, lalu mendukung salahsatu figur, maka harus konsultasi dulu dengan DPP SNI untuk kemudian dilakukan rapat pleno,\" tutur Butet. Dikatakan Ahmad Tabroni, jika memang ada figur yang ingin didukung, maka harus mempertimbangkan mekanisme yang ada. Artinya, lanjut dia, hak-hak nelayan harus dipenuhi ketika ada janji politik yang diberikan. \"Dari pengalaman yang sudah-sudah, implementasi untuk nelayan dari janji para figur hingga sekarang belum juga mensejahterakan nelayan. Khususnya untuk nelayan kecil. Jadi, rata-rata figur yang meminta dukungan seperti kacang lupa pada kulitnya,\" katanya.(mid)