Pertemuan Istibsyaroh dengan Rivlin Dianggap Provokatif

JAKARTA – Pertemuan anggota Majelis Ulama Indonesia Istibsyaroh dengan Presiden Israel Reuven Rivlin menuai kecaman di dalam negeri. Meski mayoritas pihak mengkritik, munculnya publikasi itu bisa diartikan sebagai bentuk provokasi untuk menambah problem baru di tanah air. Sinyalemen tersebut diungkapkan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Jakarta kemarin (22/1). Bambang menilai, publikasi Kementerian Luar Negeri Israel tentang pertemuan Rivlin dengan Istibsyaroh cenderung provokatif. Karena itu semua komponen masyarakat Indonesia dituntut berpikir jernih dalam menyikapi rilis tersebut. “Kearifan para tokoh masyarakat dan pemuka agama sangat penting dalam merespons informasi dari Kementerian Luar Negeri Israel itu, agar tidak terjadi gesekan-gesekan yang tidak perlu,” kata Bambang kepada wartawan. Bambang menilai, patut dipertanyakan dan didalami alasan Kemenlu Israel memublikasikan foto pertemuan Rivlin-Istibsyaroh. Sebab, publikasi itu dilakukan ketika suasana dalam negeri masih didominasi isu-isu tentang perilaku organisasi kemasyarakatan yang cenderung intoleran. Dalam hal ini, MUI juga tak luput dari sorotan. “Dalam suasana demikian, mengapa tiba-tiba masyarakat disuguhi berita pertemuan seorang anggota MUI dan rombongannya dengan presiden Israel,” ujar politikus Partai Golkar itu. Bambang mengungkapkan, publikasi berita dan foto tentang Istibsyaroh-Rivlin oleh pemerintah Israel hendaknya tidak dilihat sebagai informasi belaka. Bukan tidak mungkin Israel punya tujuan lain. Agen-agen Mossad di Asia tentu melihat dan mempelajari dinamika masyarakat Indonesia sejak Oktober 2016 hingga Januari 2017. “Mungkin saja publikasi itu bertujuan mempermalukan masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai pendukung Palestina dan anti-Israel,” ujarnya. Menurut Bambang, semua pihak harus bisa menahan diri atas informasi itu. Jika tidak, MUI akan menjadi sasaran kecaman. Di mata publik, kredibilitas MUI pun akan runtuh. Kasus tersebut bahkan bisa menambah rumit persoalan yang sedang berkembang hingga akhir-akhir ini. “Publikasi oleh Kementerian Luar Negeri Israel itu berpotensi mengadu domba masyarakat. Karena itu, semua elemen masyarakat perlu berpikir jernih dan menghargai penjelasan MUI,” tandasnya. (bay/c10/fat)