MAJALENGKA – Banyak persoalan muncul di pasar tradisional Prapatan, salah satunya terkait keamanan dan kenyamanan di lingkungan pasar. Kaur umum Desa Panjalin Kidul, Karyono mengungkapkan pihak pengelola pasar kerap melibatkan aparatur pemerintah desa ketika terjadi pembobolan sejumlah kios, khususnya dalam beberapa bulan terakhir. “Seharusnya kalau tidak ada kontribusi ke desa, jangan dilibatkan dalam hal apapun termasuk kejadian pembobolan di sejumlah kios. Tetapi anehnya kalau dimintai koordinasi malah mengatakan ini pasar pemda,” tuturnya, Rabu (25/1). Pemdes meminta pengelola pasar lebih kooperatif, apalagi ketika muncul peristiwa seperti pencurian pihak desa selalu menjadi pelapor ke polsek. Akhir-akhir ini banyak laporan dari pedagang pasar tentang naiknya retribusi pasar Prapatan sebesar Rp500 per los atau emprakan, yang tadinya Rp2 ribu menjadi Rp2500 per los. “Tetapi kondisi pasar tetap becek dan kumuh serta keamanan masih tidak terjamin. Berbeda dengan sejumlah los dan emprakan yang dikelola pemerintah desa Panjalin Kidul, yang hanya menetapkan retribusi Rp1.000,” kata pria yang juga memiliki los di pasar itu. Ketua LPM Desa Panjalin Kidul, Aklani mengaku penetapan retribusi tersebut sudah berdasarkan musyawarah desa (Musdes) yang di dalamnya terkait inventarisasi aset desa. “Kami tidak ingin aset di pasar itu malah dimanfaatkan pihak ketiga yang mengelola pasar Prapatan. Namun kami tetap memberikan pelayanan maksimal kepada para pedagang,” imbuhnya. Pihaknya berharap, polemik pasar prapatan yang kembali muncul segera diakhiri. Semua pihak yang terkait diharapkan mendapatkan haknya. (ono)
Kategori :