Pemdes Protes Rencana Penyaluran Rastra oleh Agen

MAJALENGKA – Rencana pendistribusian beras sejahtera (rastra) yang dulu biasa disebut beras miskin (raskin) oleh pihak ketiga atau agen, disikapi serius sejumlah pemerintahan desa di Kecamatan Sumberjaya. Perubahan tersebut disinyalir bakal menimbulkan gejolak di masyarakat. “Jangan sampai desa jadi sasaran dengan wacana peraturan ini. Distribusi oleh agen maupun toko akan menimbulkan kecemburuan serta gejolak di masyarakat bawah. Ujung-ujungnya kami (pemdes) menjadi sasaran warga,” tegas Kepala Desa Sumberjaya, Unang Kurniadi SP, Senin (13/2). Tidak hanya penyaluran rastra, warga juga bakal mendapat penyaluran paket sembako seperti minyak goreng, gula, dan lain-lain. Dari data yang diperoleh, tercatat warga kurang mampu yang biasa mendapat jatah rastra di Sumberjaya berjumlah 424 dari sebelumnya 478. “Kami sudah rapat bersama ketua RT dan RW, karena mereka sebelumnya berperan aktif dalam penyaluran raskin kepada warga kurang mampu. Tetapi dengan rencana ini menurut masing-masing ketu RT lebih baik tidak diambil distribusinya,” terang Unang. Ditambahkan Unang, seharusnya pemerintah melakukan verifikasi data masyarakat yang benar-benar kurang mampu atau miskin. Contohnya sejumlah data pada rogram PKH masih semrawut, kemudian yang mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) warga itu-itu saja. Sedangkan yang mengetahui kategori masyarakat miskin tentu pemerintahan di bawah yakni ketua RT dan RW serta Pemdes. “Mungkin nanti yang dapat jatah raskin itu dilihat dari warga berdasarkan kartu kesejahteraan. Apalagi kalau menyeluruh sampai sembako jika diuangkan bisa lebih dari Rp100 ribu. Kalau masyarakat yang tidak kebagian pasti menimbulkan gejolak,” imbuhnya. Hal senada disampaikan Kasi pemerintahan desa Panjalin Kidul, Ade Tarmad. Pihaknya juga langsung menggelar rapat bersama ketua RT dan RW terkait rencana program tersebut. Berbeda dengan desa lain di Kecamatan Sumberjaya, Panjalin Kidul bakal ada tiga agen untuk distribusi karena jumlah penduduk banyak. Program tersebut dinilai sangat sensitif, karena selama ini penyaluran oleh masing-masing ketua RT maupun RW aman dan kondusif.  (ono)