USAHA kecil menengah dan mikro (UMKM) berpotensi menjadi bisnis masa depan. Karena semakin banyak pelaku, maka kegiatan ekonomi pun tersebar lebih luas. Jika peluang UMKM di tiap wilayah bisa diberdayakan dengan maksimal, maka pertumbuhan ekonominya pun ikut terangkat. Bahkan, hingga skala nasional. Tak salah jika pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan khusus bagi UMKM. Terutama mereka yang belum bankable (terbatas akses perbankan). Penyalur KUR pun kini bukan hanya bank umum. UMKM bisa melakukan permohonan pembiayaan ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dinilai lebih dekat dan tak seketat bank umum. Bahkan Kementerian Koperasi (Kemenkop) menunjuk satu Koperasi Simpan Pinjam sebagai penyalur KUR, meski masih dalam tahap persiapan IT. Lalu bagaimana pengaturan penyalur KUR di lapangan? Deputy Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Cirebon Rawindra Ardiansah mengungkapkan, pihak penyalur KUR saat ini memang lebih banyak. Tahun 2016 ada enam bank umum. Meski begitu, tetap ada penetapan kriteria bagi penerima KUR. Begitu juga bank penyalurnya. Selain itu juga tetap dilakukan koordinasi antara bank penyalur KUR dengan penyalur lainnya. Misalnya di Jakarta dengan kementerian atau di Cirebon koordinasi bersama dinas terkait. \"Rapat rutin dan evaluasi terkait penyaluran KUR juga ada. Jadi tetap ada koordinasi baik di pusat maupun di daerah,\" ungkapnya kepada Radar Cirebon. Untuk penyaluran KUR sendiri, justru sebelumnya hanya dilakukan bank umum. Sementara BPR lebih bermain ke ranah mikro. Menurut Rawindra, dengan semakin bertambahnya penyalur KUR, tak dipungkiri gesekan di lapangan tentu ada dalam pencarian nasabah. Menurutnya, hal itu tidak sampai mengganggu proses penyaluran KUR secara umum. Tiap lembaga memiliki karakteristik berbeda, nasabah bisa memilih mana yang paling sesuai. \"Begitu juga adanya bank di daerah-daerah. Bank nggak bisa approv begitu saja saat mendirikan cabang. Salah satu yang dikaji adalah tingkat kejenuhan bank,\" tutur Rawindra. Rawindra menjelaskan, kejenuhan bank yang dimaksud ialah jika di satu kawasan pasarnya hanya sekian persen, maka saat ada pengajuan pendirian bank di lokasi tersebut pasti ditolak. Hal ini dilakukan agar jangan sampai banyak bank, namun potensi pasarnya terbatas. Hal ini juga membuat persaingan yang tidak sehat dan kurang kondusif. Biasanya pihak bank sudah mengajukan visibilitinya (potensi) di wilayah tersebut. Rawindra menyebutkan, penyaluran kredit pun terus tumbuh. Yakni kredit secara umum mencapai Rp 30, 7 triliun atau naik 7,95 persen dibanding 2015 Rp 28,5 triliun. Pada event Entrepreneurship Festival 2016 lalu, Kepala KPw BI Cirebon Abdul Majid Ikram pernah berujar, UMKM punya andil besar dalam mendorong perekonomian. Bahkan bukan hanya di level tiap wilayah, melainkan Indonesia. Para pelakunya bisa mengurangi jumlah pengangguran atau membuka lapangan kerja baru. Di Ciayumajakuning, penyerapan dana kredit UMKM juga mencapai 13,2 persen. Padahal penyerapan kredit secara keseluruhan hanya 8 persen. \"Potensi terbesar memang ada di sektor UMKM, cukup kondusif dan visible,\" ujarnya. Majid mengimbau dengan kondisi ini jangan dibenturkan bahwa susah mendapatkan kredit UMKM. Sekarang mudah, justru perbankan mencari pelaku UMKM untuk penyaluran dana KUR. Ciayumajakuning sendiri mendominasi di sektor kerajinan makanan, rumah makan dan batik. Untuk support dan fasilitasi pelaku UMKM, BI punya pameran lokal di Cirebon juga di tingkat nasional. (tta)
Kategori :