Gara-gara Pungut Dana untuk Lahan Parkir SMAN 1 Ciwaringin CIWARINGIN- Kebijakan Kepala SMAN 1 Ciwaringiin, HM, yang mewajibkan semua siswanya membayar iuran dengan dalih untuk pembangunan lahan parkir, menuai protes. Ratusan siswa berunjuk rasa, Senin (1/10), meminta kebijakan itu dihentikan. Tak hanya itu, mereka juga menuntut HM mundur dari jabatannya. Para siswa sendiri mengaku kecewa karena aksi sang kepala sekolah sudah berjalan sejak sebulan lalu. Data yang diterima Radar, setiap siswa yang hendak masuk ke sekolah dihadang oleh HM dan diwajibkan untuk memasukkan uang ke kotak infaq. Murdiono, salah satu siswa, mengaku kecewa terhadap kepsek yang setiap pagi memaksa murid untuk mengisi kotak iuran. \"Saya yang tidak punya motor saja dipaksa untuk bayar saat mau masuk ke sekolah. Jadi saya dan teman merasa risih dan protes. Kalau infaq kan secara sukarela, tapi ini malah dipaksa bayar minimal Rp1000. Kalau ada yang tidak mengisi kotak itu, kepala sekolah langsung memanggilnya dan memaksanya untuk mengisi kotak iuran. Katanya untuk lahan parkir,\" ungkap Murdiono. Humas SMAN 1 Ciwaringin, Sukida SPd, mengatakan, semua wakil kepala sekolah dan seluruh staf serta pengajar SMAN 1 Ciwaringin merasa malu atas sikap yang dilakukan kepala sekolah. \"Sekolah punya anggaran tersendiri untuk membangun lahan parkir itu, mengapa harus meminta pada murid. Yang parahnya lagi, dari laporan siswa, dilakukan secara paksa dan sama sekali tidak ada koordinasi dan pemberitahuan kepada kami-kami dan komite sekolah,\" tuturnya. Sementara Mudrika, dari komite sekolah, mengatakan bahwa proyek pembangunan lahan parkir tersebut sudah masuk dalam anggaran. \"Apa yang dilakukan oleh kepala sekolah sangat jelas sudah menyalahi aturan. Pembuatan lahan parkir itu sudah ada anggarannya, sekaligus pembuatan ruang kelas baru (RKB). Lalu uang yang dikumpulkan selama sebulan ini untuk apa,\" tanya Mudrika. Orang tua murid, Nopriyanto, juga kecewa dengan sikap kepala sekolah yang meminta uang infaq secara paksa untuk bangun lahan parkir itu. \"Pokoknya pungutan itu harus dihentikan. Kasihan para siswa yang setiap hari mengeluh harus mengeluarkan uang jajan dan transport dari orang tuanya,\" tegasnya. Sementara itu, setelah protes itu, langsung diadakan pertemuan yang dihadiri Kabid Dikmen Disdik Kabupaten Cirebon Dra Hj Dewi Nurlaela MPd. Tampak hadir Kapolsek Ciwaringin AKP Bambang Suryanata SH. Dalam pertemuan tersebut para siswa dan orang tua murid dan komite sekolah juga mempertanyakan laporan pertanggungjawaban kepala sekolah tentang dana pembangunan ruang kelas baru (RKB) sebesar sekitar Rp330 juta untuk tiga ruang kelas yang kini telah berdiri. Komite sekolah menduga adanya permainan angka atau mark up dana pembangunan RKB. Dra Hj Dewi Nurlaela MPd mengatakan semua aspirasi para siswa, para guru, wali murid dan komite sekolan akan disampaikan langsung kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. “Aspirasi ini kami tampung dan akan langsung dilaporkan ke kepala dinas. Karena dalam pertemuan ini tidak dihadiri kepala sekolah, maka kami akan kembali melakukan pertemuan kedua yang wajib dihadiri kepala sekolah, siswa, komite sekola, dan wali murid untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya kepada Radar. Saat ditanya tentang adanya tuntutan siswa agar HM dicopot dari jabatannya, Hj Dewi Nurlaela MPd menjelaskan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan kepala dinas. “Kalau tugas saya hanya menyampaikan laporan hasil pertemuan ini kepada kepala dinas. Soal pencopotan jabatan itu sepenuhnya kewenangan bapak kepala dinas,” jawabnya. (rdh)
Kategori :