Pertemuan Bahas Wawali Buntu Lagi, Panlih Lapor ke Mendagri

CIREBON - Pertemuan Panitia Pemilihan Wakil Walikota dengan partai pengusung, jadi ajang curhat PPP versi Romahurmuzy. Ketua DPC PPP Kota Cirebon, Kusnadi Nuried memprotes keputusan panlih wawali yang tidak mau meneruskan pemilihan. Apalagi, alasannya takut digugat PPP versi Dan Faridz yang di Kota Cirebon diketuai oleh Muksidi. Padahal, ada SK Menkumham yang menegaskan bahwa Romahurmuzi adalah ketua umum DPP PPP yang sah. “Sebetulnya, tidak ada alasan menunda pemilihan,” tegas Kusnadi, dalam pertemuan di Ruang Griya Sawala, Senin (6/3). Tidak hanya mengkritik panlih, Kusnadi juga menyindir partai pengusung. Menurutnya, persoalan ini bakal tuntas bila sudah ada pengajuan calon dan ada kesepakatan. Tapi selama ini prosesnya mengambang. “Saya sayang ke walikota karena begitu besar tanggung jawab walikota dan dipikul sendiri. Apapun risikonya, kami minta wawali dilanjutkan,” tegas mantan politisi PBB ini. Kalau takut digugat PPP lain, sambung Nuried, hal ini bakal jadi preseden buruk. PPP di mana-mana akan terjadi gugat menggugat. Tapi, buktinya selama ini pilkada yang didukung Romahrmuzi tetap sah. Makanya dirinya heran justru Kota Cirebon malah tidak punya keberanian. “Kita buka hati kita, proses wawali bisa diselesaikan dengan hati yang jernih,” katanya. Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Ir Toto Sunanto tak banyak memberi perkembangan. Sikapnya tetap sama, yakni menyoal partai pengusung yang membawa nama dari luar. Dirinya memprotes nama Eti Herawati diusulkan Partai Demokrat, padahal jelas-jelas yang bersangkutan dari Partai Nasdem dan bukan parpol pengusung. Di lain pihak, Pengurus DPC Partai Demokrat, M Handarujati Kalamullah SSos juga kembali berseberangan. Partai Demokrat tetap berpendirian mengusung Eti Herawati dari Partai Demokrat, walaupun kebetulan beliau ketua Partai Nasdem. Sementara itu, Walikota Cirebon, Nasrudin Azis menampik tidak membutuhkan wawali. Apalagi, disebut-sebut ada skenario untuk menuntaskan jabatan seorang diri. Menurutnya, ada pekerjaan besar di 2018 dan membutuhkan pendamping. “Ada wakil walikota malah saya terbantu,” katanya. Terkait tak kunjung adanya titik temu, Ketua DPRD, Edi Suripno MSi mengungkapkan, panlih akan menyampaikan laporan tahapan proses pemilihan wawali ke Mendagri melalui gubernur. Kemudian menyerahkan persoalan ini ke mendagri. “Ini semata mata untuk marwah DPRD dan walikota,” pungkasnya. (abd)