CIREBON – Kepala Disdukcapil Kota Cirebon Sanusi SSos menyatakan, persoalan E-KTP, seharusnya selesai di tingkat atas. Karena kondisi ini terjadi secara nasional dan awalnya dari pemerintah pusat. “Mestinya kemendagri mengundang berbagai lembaga yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, sehingga persoalan ini tidak melebar ke daerah,” kata Sanusi. Dia juga mengakui jumlah warga Kota Cirebon yang sudah melakukan perekaman tapi belum mendapatkan E-KTP jumlahnya ribuan. Tiap hari sekitar 100 orang melakukan perekaman. Jika dalam sebulan efektif 20 hari, maka tercatat 2 ribu warga yang mengikuti perekaman. Yang jadi masalah, kekosongan blangko E-KTP terjadi sejak Oktober tahun 2016 hingga bulan Maret 2017. “Kekosongan blangko membuat kita tidak bisa berbuat banyak. Droping blangko e-KTP langsung dari kemendagri,“ ungkapnya. (abd/myg)
Kategori :