KUNINGAN - Tim penyidik dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kuningan masih mendalami laporan warga Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan, terkait dugaan penyelewengan alokasi dana desa (ADD) tahun 2016 oleh kepala desanya. Sejumlah pihak pun telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Kanit Tipikor Polres Kuningan Iptu Ari Budi Hartoyo mengatakan, kasus ADD Padabeunghar hingga kini masih dalam tahap penyelidikan. Selain membutuhkan keterangan para aparat desa dan pihak yang terkait dana tersebut, pihaknya kini tengah menunggu hasil audit dari petugas Inspektorat Kabupaten Kuningan untuk memastikan apakah benar ada unsur penggelapan dana bantuan Pemkab Kuningan tersebut. \"Kami sudah memanggil sejumlah aparat Desa Padabeunghar untuk dimintai keterangan terkait anggaran ADD. Kami masih menunggu hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Kuningan untuk memastikan apakah memang benar ada penyalahgunaan anggaran atau tidak,\" kata Kanit Tipikor Polres Kuningan Iptu Ari Budi Hartoyo kepada Radar Kuningan, Jumat (14/4). Menurut Budi, hasil audit Inspektorat tersebut yang nanti akan menyimpulkan apakah benar ada penyelewengan anggaran oleh terlapor yaitu Kepala Desa Padabeunghar atau tidak. Jika ternyata benar, maka tidak menutup kemungkinan pihak kepolisian akan menaikkan status penanganan kasus tersebut dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan sekaligus menetapkan terlapor sebagai tersangka. “Jika ternyata dari hasil audit menyatakan tidak ada unsur penyalahgunaan ADD, maka penyelidikan terhadap kasus tersebut dihentikan. Alias kasus ditutup,\" kata Budi. Seperti diberitakan sebelumnya, warga Desa Padabeunghar mencurigai ada penyalahgunaan anggaran desa program Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 oleh kepala desanya hingga ratusan juta rupiah. Salah satu indikasinya pembangunan Masjid desa yang menghabiskan anggaran hingga Rp 352 juta namun hingga pekerjaannya belum mencapai 50 persen. Atas hal tersebut, warga pun beberapa kali melakukan aksi mendatangi Kepala Desa Padabeunghar untuk meminta kejalasan penggunaan anggaran tersebut namun selalu tak ditanggapi. Puncaknya, pada tanggal 27 Februari lalu, warga kembali melakukan aksi unjuk rasa sambil membawa keranda mayat dan menyegel kantor desa sebagai bentuk protes atas ketidaktransparanan kepala desanya. (fik)
Kategori :