2013, LKS Bisa Gratis

Komisi C Upayakan Masuk APBD Murni CIREBON- Komisi C DPRD berupaya untuk menggratiskan lembar kerja siswa untuk SD dan SMP. Untuk mewujudkan keinginan ini, Komisi C DPRD sedang mendorong pengadaan LKS melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam APBD 2013. \"Saat ini kami terus dorong dan sedang mengupayakan agar LKS bisa masuk di APBD murni 2013,\" ujar Ketua Komisi C DPRD, P Yuliarso BAE, kepada Radar, Kamis (11/10). Dia mengatakan, bila LKS digratiskan, diharapkan tidak ada keluhan dari orang tua siswa yang merasa terbebani dengan biaya pembelian LKS. \"Yang jadi masalah itu kan orang tua mengeluh dengan adanya pungutan-pungutan. Maka dari itu kami upayakan agar tidak dikenakan biaya lagi,\" kata anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat ini. Wakil Ketua Komisi C DPRD, Andi Riyanto Lie SE menyayangkan pihak sekolah yang membenarkan penjualan LKS. Sekolah selalu berdalih sudah mendapat persejutan dari orang tua, komite dan pihak sekolah. \"Padahal kalau kita mengacu pada wajib belajar sembilan tahun, ya seharusnya SD/SMP tidak boleh ada pungutan,\" katanya. Politisi Partai Golongan Karya ini menambahkan, dalam rapat dengan Dinas Pendidikan, Rabu (10/10), sudah dijelaskan bahwa LKS sebenarnya dapat diakomodir melalui BOS. Namun sebenarnya LKS tidak dianjurkan digunakan. Yang menjadi masalah di sini, tidak pernah ada transparansi dalam penggunaan BOS di setiap sekolah. Sehingga masyarakat tidak pernah tahu kalau sebenarnya LKS bisa terakomodir di BOS. \"Ini juga terjadi karena Dinas Pendidikan sebagai atasan langsung para kepsek terlihat lepas tangan dan lemah dalam hal pengontrolan. Seharusnya mereka tegas kalau memang tidak disarankan, ya tidak perlu pakai LKS,\" tuturnya. Dalam penjualan LKS, kata dia, sangat terkesan ada proyek yang menguntungkan dan itu dilakukan oleh oknum-oknum yang menafaatkan celah itu. \"Terkesan kalau LKS itu dijadikan proyek dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Dan ini yang tidak boleh terjadi. Kami tidak ingin keberadaan LKS ini memberatkan masyarakat. Akan kami dorong untuk gratis di tahun 2013,\" tandasnya. Hal senada dikatakan, Anggota Komisi C DPRD, Udin Saefullah. Hanya saja, Udin ragu dengan kesiapan Dinas Pendidikan memasukan pembiayaan LKS dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA). “Yang pasti kami siap mendorong dan mengupayakan di tahun 2013. Kalau memang dalam RKA-nya ada, ya kami upayakan. Sekarang terserah Disdik,\" tegasnya. (kmg)