CIREBON- Sebanyak 74 ribu desa di Indonesia menjadi fokus pembinaan Kemendes PDTT. Setiap desa menerima anggaran pemerintah pusat sebesar Rp800 juta. Besaran anggaran tersebut tergantung dari cakupan luas wilayah dan jumlah penduduknya. Dan tahun ini Kemendes PDTT menggelontorkan anggaran Rp60 triliun untuk pembangunan desa-desa itu. Anggaran tersebut lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp46 triliun. Sedangkan tahun 2015 hanya Rp26 triliun. Data ini disampaikan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kemendes PDTT, M Nurdin, usai menghadiri acara Forum Publik Menguatkan Peranan Bidan Desa Dalam Strategi Ketahanan Nasional dengan Optimalisasi Rumah Desa Sehat di Hotel Aston, Rabu (26/4). Dia menyampaikan, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), desa sangatlah dimanjakan. Sejalan dengan itu, melalui Kemendes PDTT, memprioritaskan kesehatan di desa. Seperti, pembangunan pos pelayanan terpadu (posyandu), air bersih, dan sarana kesahatan lainnya. “Di tahun ini, rencananya Kemendes PDTT bakal memperhatikan bidan desa,” katanya. Nurdin menjelaskan, ada ribuan pembangunan yang bisa dimanfaatkan dari dana desa. Tentu tujuannya agar derajat kesehatan warga desa lebih meningkat. Lebih lanjut Nurdin mengatakan, penggunaan dana desa bisa disesuaikan dengan regulasi yang ada di kementerian. Sementara, untuk di tingkat desa, dana yang digelontorkan dari pemerintah pusat bisa dimanfaatkan berdasarkan musyawarah pembangunan desa (musrenbang). “Agar program bidan desa tersebut bisa tercantum sebagai program prioritas dalam musrenbangdes, maka bidan desa harus bisa mendekatkan diri dengan kepala desa,” terangnya. Ditambahkan, tahun ini pencairan dana desa dilakukan hanya dua kali. Pembangunannya secara umum, yakni sanitasi lingkungan, pekarangan untuk obat-obatan, serta oerasional untuk posyandu. \"Saya lihat penerapan dana desa cukup tinggi sampai 98-99 persen,\" pungkasnya. Sementara Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra mengatakan dana desa (DD) dari pemerintah pusat dapat digunakan untuk kegiatan bagi para bidan desa. “DD ini kewenangan pusat. Sedangkan kewenangan pemerintah daerah itu adalah ADD. Jadi harus dibedakan. Kemudian yang namanya ADD itu bisa digunakan untuk apa saja, seperti kegiatan MUI tingkat desa, guru ngaji atau guru madrasah, kegiatan posyandu,” singkatnya. (sam)
Dana Desa Bisa Dialokasikan untuk Bidan
Kamis 27-04-2017,12:05 WIB
Reporter : Dian Arief Setiawan
Editor : Dian Arief Setiawan
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Senin 09-09-2024,11:00 WIB
SMA Islam Al Azhar 5 Cirebon Gelar Strata Gelora
Senin 09-09-2024,16:00 WIB
Bank Sampah – PATRA MAN 1 Kota Cirebon, Habis Sampah Terbitlah Rupiah
Senin 09-09-2024,10:30 WIB
5 Orang Terluka, Diduga Tawuran Geng Motor di Indramayu
Senin 09-09-2024,20:00 WIB
Sidang PK Keenam Kasus Kematian Vina dan Eky: Jaksa Minta MA Tolak Permohonan Keenam Terpidana
Senin 09-09-2024,17:30 WIB
Paskibra SMK Ulil Albab Raih Segudang Prestasi
Terkini
Selasa 10-09-2024,10:00 WIB
Gosip Persib, Orang Lama Gabung Lagi Jelang AFC Champions League 2
Selasa 10-09-2024,09:30 WIB
Baru Buka, Ibu PKL Ini Protes Ketika Ditertibkan dari Jalan Wahidin Kota Cirebon: Saya Bayar Pajak!
Selasa 10-09-2024,09:00 WIB
Catat! 3 Daftar Ponsel yang Tidak Bisa Melakukan Upgrade Sistem Operasi Android 15
Selasa 10-09-2024,08:00 WIB
Ihhh...Serem! Dua Orang Pekerja Tewas Dipanah Suku Mascho Piro Amazon, Kenapa Ya?
Selasa 10-09-2024,07:00 WIB