Gandeng Kementerian PUPR, DPRPP Bangun Rumah untuk Korban Bencana

KUNINGAN - Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (DPRPP) Kabupaten Kuningan mulai melaksanakan program kerakyatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terutama penyediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi akibat bencana alam juga dampak pembangunan Waduk Cileuweung atau Waduk Kuningan. Jumlah rumah yang sudah dan akan dibangun DPRPP mencapai ribuan unit. Anggaran untuk pembangunan perumahan berasal dari Direktorat Penyediaan Perumahan Rakyat Kementrian PUPR. Agar program tersebut segera terlaksana, Rabu (26/4) lalu dilangsungkan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan tim Kementerian PUPR, konsultan, DPRPP, camat dan juga kepala desa. Sejumlah program kerakyatan itu salah satu di antaranya Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun anggaran 2017. Serta kegiatan rencana tapak (site plan) dan DED (Detail Engineering Design) rumah khusus di Kabupaten Kuningan. Kegiatan lainnya yang juga bersinergi dengan PPSP yakni Kick Off Meeting Program PPSP tahun anggaran 2017 di Aula Purbawisesa dan dibuka oleh Wabup Dede Sembada ST. Wabup juga menutup acara FGD Rencana Tapak dan DED Rumah Khusus di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan, Rabu (26/4). Kepala DPRPP Kabupaten Kuningan, HM Ridwan Setiawan menerangkan, kegiatan FGD Rencana Tapak dan DED Rumah Khusus ini sebagai bentuk komitmen pemerintah membangun rumah bagi warganya yang terkena musibah dan pembangunan. Ridwan mengatakan, pelaksanaan program kerakyatan dimulai. Sebagian besar program itu dikelola bersama dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat serta bantuan langsung. “Besok itu sudah dimulai pematokan pembangunan 40 rumah terdampak pembangunan Waduk Kuningan tahap kedua, bantuan dari Kementerian PUPera. Kemudian ada program sambungan air bersih bagi warga di desa-desa di Kecamatan Cibingbin. Jumlahnya ada sekitar 400 SR atau sambungan,” papar Ridwan. Menurut Ridwan, untuk tahun ini, akan menyusul pembangunan sebanyak 64 rumah di daerah rawan bencana. Program sanitasi, rencananya akan dibangun di 32 titik yang tersebar di wilayah Kabupaten Kuningan. “Program sanitasi baik air bersih maupun pembangunan jamban komunal, dan program rumah khusus akan membantu di sekitar daerah terdampak Waduk Kuningan. Pemda juga akan memperbaiki rumah tidak layak huni (rutilahu) dalam bentuk BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya),” ungkapnya. Program BSPS itu, sambung dia, yakni kurang lebih 1.189 rumah warga akan diberikan bantuan untuk diperbaiki, dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat. Nominalnya yakni senilai Rp15 juta setiap rumah yang bersumber baik dari APBD Provinsi, APBN maupun APBD Kabupaten Kuningan. “Titik sebar program BSPS ini di antaranya seperti di Kecamatan Cibingbin, Cimahi, dan prioritas bagi daerah yang terdampak bencana. Program rutilahu sendiri tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan,” sebutnya. (ags)