Relokasi Tetap Prioritas

Anggaran Rp90 Juta untuk Pengadaan Tenda 18 PKL KESAMBI - Disperindagkop UMKM Kota Cirebon serius mewujudkan program Pujawangi. Kepala Disperindagkop, Firdaus Tambunan menegaskan, relokasi PKL akan menjadi prioritas. Ia mengakui sampai sekarang belum berkoordinasi dengan DPRD dan OPD lainnya. \"Rapat koordinasi dengan OPD lain akan kami lakukan secepatnya, seperti Dinas Pariwisata, DKP, Dishub dan OPD lainnya,\" ujarnya kepada Radar, kemarin (24/10). Dalam waktu dekat, lanjut dia, Disperindagkop akan melakukan presentasi pada DPRD Kota Cirebon. Rencana bila tidak terkejar minggu ini, pekan depan Disperindagkop akan merapat ke DPRD. \"Kalau tidak minggu ini, ya minggu depan. Kita matangkan dulu konsepnya. Kalau dengan perwakilan pedagang sudah. Tapi tenang saja, kalau semua sudah siap, kita akan undang pihak terkait untuk duduk berasama. Tidak perlu ada kecemasan,\" paparnya optimis. Soal anggaran, Firdaus meluruskan yang benar Rp90 juta bukan Rp300 juta yang bersumber dari dana cukai. Anggaran itu untuk pengadaan tenda. \"Anggaran masuk di ABT, sudah asistensi, dan sekarang sudah tinggal menunggu SK wali kota saja,\" bebernya. Sementara itu, internal Disperindagkop menganggap jika proyek Pujawangi terlalu terburu-buru dipublikasikan. Sumber yang minta namanya tak dikorankan, menyebut jajaran pimpinan Disperindagkop menyesalkan pernyataan Kabid Perdagangan Dalam Negeri Edi Tohidi yang terburu-buru memublikasikan. \"Saya dengar anggarannya belum ketok palu,” kata sumber tersebut. Akibat pernyataan Edi, sambung dia, sempat terjadi gejolak. Karena anggaran yang berasal dari dana cukai masuk dalam anggaran perubahan, belum turun dalam bentuk SK Wali Kota. Anggota DPRD Kota Cirebon, Soenarko Kasidin menilai, wacana relokasi bukan jawaban untuk menyelesaikan masalah PKL. Dibutuhkan penataan yang lebih baik. \"Menurut saya bukan relokasi, tapi penataan. Karena kalau relokasi akan ada kekhawatiran penurunan omzet dan sebagainya,\" tuturnya. (kmg)