31 Oktober Diserahkan ke DPR JAKARTA - Finalisasi audit terhadap dugaan kasus korupsi dalam proyek Hambalang molor. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sedianya menuntaskan audit kemarin, masih meminta perpanjangan waktu satu minggu lagi. Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, hingga kemarin proses audit baru selesai sekitar 85 persen. \"Masih ada beberapa orang yang akan dimintai keterangan,\" ujarnya di Kantor Pusat BPK, kemarin (24/10). Hadi mengatakan, kemarin pimpinan BPK memang sudah menggelar Sidang Badan untuk memfinalisasi audit Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Namun sidang tersebut memutuskan untuk menambah lagi beberapa keterangan agar lebih komprehensif. \"Jadi hasil audit tahap pertama baru bisa kami serahkan kepada DPR nanti tanggal 31 Oktober (Rabu pekan depan, red),\" katanya. Sidang yang dimulai sekitar pukul 09.00 tersebut rencananya selesai pukul 13.00, namun ternyata molor hingga sekitar pukul 15.30. Apakah molornya sidang tersebut karena adanya perbedaan pendapat antar pimpinan BPK? \"Tidak ada, tadi kondisi di dalam kondusif, tenang-tenang saja,\" ucapnya. Terkait materi laporan, Hadi sama sekali tidak bersedia membukanya, termasuk siapa-siapa saja yang masih akan dimintai keterangan. Yang jelas, Senin lalu (22/10), auditor BPK sudah menemui Menpora Andi Mallarangeng untuk meminta beberapa keterangan. \"Besok masih ada pemeriksaan untuk beberapa orang lagi,\" ujarnya. Lalu, apakah materi 15 persen yang belum selesai tersebut terkait dengan pemeriksaan Andi Mallarangeng yang masih akan diperdalam? \"Silakan wartawan tafsirkan sendiri,\" katanya lantas tersenyum. Hadi juga menolak mengomentari beberapa data bocoran hasil audit Hambalang yang beredar di kalangan wartawan. Misalnya, tentang masuknya beberapa nama seperti Menteri Keuangan Agus Martowardojo, serta indikasi kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp100 miliar, atau jauh lebih tinggi dibandingkan indikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut angka Rp10 miliar. \"Laporan itu tidak ada yang dari BPK, jadi kami tidak perlu tanggapi karena tidak resmi,\" ucapnya. Ketika terus ditanya apakah laporan audit investigatif BPK nanti akan menyebutkan nama-nama besar seperti pejabat tinggi yang diduga bersalah, Hadi menjawabnya dengan setangah bercanda. \"Nama besar, nama kecil, pasti ada,\" ujarnya sambil tertawa. Salah satu isu panas yang mengemuka dalam audit Hambalang adalah independensi BPK yang dipertanyakan. Sebab Anggota BPK Taufiequrachman Ruki sempat menyatakan indikasi intervensi terkait tidak masuknya nama Menpora Andi Mallarangeng dan beberapa perusahaan dalam kesimpulan hasil audit. Namun, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu kemudian meralat pernyataannya. Dalam jumpa pers kemarin, Hadi juga hanya ditemani oleh Sekjen BPK Hendar Ristriawan serta beberapa pejabat setingkat kepala audit dan kepala biro, tidak ada satupun unsur pimpinan BPK, termasuk Ruki yang ikut menemui wartawan. Terkait pernyataan Ruki tentang dugaan intervensi yang sempat membuat heboh BPK, Hadi enggan mengomentarinya. Menurut dia, pernyataan tersebut sudah diklarifikasi oleh Ruki, sehingga dianggap selesai. \"Saya tidak perlu klarifikasi lagi,\" ujarnya. Lalu, apakah mungkin pimpinan BPK mengintervensi Taufiequrachman Ruki sehingga dia membantah sendiri pernyataannya? Mendengar pertanyaan wartawan tersebut, Hadi yang saat itu sudah berjalan meninggalkan ruang lobi BPK berhenti, lalu berkata dengan nada cukup tinggi. \"BPK tidak pernah mengintervensi siapa pun dan diintervensi siapa pun,\" tegasnya. Dari parlemen, Ketua DPR Marzuki Alie menduga ada oknum di internal BPK yang membocorkan hasil audit selama ini. \"Mungkin ada orang dalam BPK tidak suka (hasilnya) lalu dibocorkan,\" ujar Marzuki. Terkait waktu penyerahan ke DPR, dia menyatakan belum mengetahuinya. Hanya saja, dia meyakini, kalau proses audit sedang dalam tahap finalisasi seperti yang disampaikan para pimpinan BPK selama ini. \"Tapi, saya tidak tahu, soal kapan akan segera diselesaikan,\" imbuh politisi Partai Demokrat tersebut. Sementara itu, anggota Panitia Kerja (Panja) Hambalang Zulfadli tetap berharap kalau laporan bisa segera disampaikan ke parlemen secepatnya. Dia pun mengingatkan, kalau mulai hari ini (25/10), DPR sudah akan memasuki masa reses. \"Ya tentulah kita tetap mengharapkan sesuai dengan apa yang disampaikan beberapa komisioner, bahwa laporan BPK ini harus segera disampaikan ke DPR paling lambat Kamis besok (hari ini, red). Karena kami besok (hari ini, red) sudah penutupan masa sidang,\" ujar Zulfadli. Dia mengatakan, pihaknya merasa perlu mendesak agar laporan bisa disampaikan secepatnya karena investigasi sudah dilakukan sejak sembilan bulan lalu. \"Karena ini memang sudah terlalu lama, sudah sembilan bulan audit investigasi dilakukan. Dan, itu pasti akan menjadi pintu masuk yang penting bagi Panja dan bagi KPK untuk menuntaskan persoalan yang ada di Hambalang ini,\" terang politisi Golkar tersebut. Dia kemudian mengingatkan, kalau semakin lama laporan BPK tak kunjung diserahkan ke parlemen, maka dugaan adanya persoalan di internal BPK akan muncul semakin kuat di publik. \"Kalau selama ini yang diisukan bahwa ada intervensi, ya bisa saja itu terjadi, karena apa alasan BPK kok lama benar menetapkan atau menyampaikan laporan ini kepada DPR,\" tandasnya. (owi/dyn)
Kategori :