JAKARTA – Pelaksanaan pilkada serentak gelombang ketiga 2018 resmi diluncurkan di kantor KPU, Jakarta, kemarin (14/6). Meski tahapan dan jadwal pelaksanaannya sudah dipastikan, pembiayaan pilkada yang digelar di 171 daerah itu belum menemui kejelasan. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan, dari 171 daerah tersebut baru 14 daerah yang sudah menyetujui besaran anggaran. Di antaranya Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lombok (Nusa Tenggara Barat). Sisanya masih dalam proses pembahasan. “Masih ada beberapa daerah yang nawar seperti di Jambi,” ujarnya di sela-sela peluncuran pilkada. Untuk saat ini, yang bisa dilakukan KPU dan jajarannya di daerah adalah berkoordinasi dengan kepala daerah masing-masing agar segera mendapat kepastian pencairan dana pilkada. Pasalnya, dengan diluncurkannya tahapan, sosialisasi yang memakan anggaran mulai dilakukan. Ketua KPU Arief Budiman menambahkan, Mendagri Tjahjo Kumolo sudah menjanjikan, batas akhir penyelesaian komitmen anggaran pilkada daerah adalah 17 Juli. Komitmen itu akan diwujudkan dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “Kami harap itu sudah bener-bener disepakati. Masak bahas gak selesai-selesai,” ujarnya. Dia juga berharap penandatanganan NPHD sebagai dasar komitmen pencairan bisa dilakukan satu kali. Sebab, merujuk pada pengalaman sebelumnya, NPHD yang dilakukan beberapa kali berdampak pada keterlambatan. Sebab, negosiasi anggaran kembali dilakukan di tengah-tengah tahapan. Sementara itu, kondisi lebih kritis dialami jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hingga kemarin, belum ada satu daerah pun yang menyepakati besaran anggaran pengawasan. “Usul dari kami belum ada titik temu di berapa nominalnya,” kata Ketua Bawaslu Abhan di lokasi yang sama. Sama halnya dengan KPU, jajaran Bawaslu di daerah melakukan komunikasi dengan pemda terkait dengan anggaran. Abhan berharap pemerintah pusat bisa berperan aktif dalam mengawal proses tersebut. Menanggapi peliknya anggaran pilkada, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menyatakan bahwa negosiasi penganggaran terus berlangsung. Namun, dia juga memastikan bahwa penandatanganan NPHD akan dilakukan satu kali. Apalagi, hal itu sudah diatur dalam surat edaran dan pedoman yang disampaikan Kemendagri ke setiap daerah. “Kalau pencairannya, silakan mau berapa termin,” katanya. Saat disinggung soal komitmen tertib pencairan, pria yang akrab disapa Soni itu memastikan tidak ada persoalan. Sebab, dalam NPHD sudah disepakati kapan dan berapa dana yang dicairkan. Jika merujuk pada dua pengalaman pilkada sebelumnya, pencairan tidaklah semulus yang dijanjikan. Tahun lalu saja, hingga seminggu menjelang hari pemungutan suara, masih ada belasan daerah yang belum menggelontorkan sisa anggaran yang dijanjikan. (far/c5/fat)
Dana Pilkada Seret, Baru 14 Daerah Setujui Anggaran
Jumat 16-06-2017,06:05 WIB
Reporter : Dian Arief Setiawan
Editor : Dian Arief Setiawan
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Jumat 06-09-2024,17:34 WIB
8 Pelajar Cirebon Diamankan Saat Pesta Miras, 2 Perempuan Ada Siswa SMK dan SMP
Jumat 06-09-2024,10:54 WIB
Kejadian di Kuningan, Ibu Muda Meninggal di Kamar Mandi Diduga Bunuh Diri
Jumat 06-09-2024,16:30 WIB
Ibu Muda yang Meninggal di Kontrakan Kuningan Tinggal dengan Suami Kedua, Polisi Pastikan Hal Ini
Jumat 06-09-2024,21:03 WIB
Sopir Bus Primajasa Meninggal Dunia Saat Mengendarai Bus di Tol Cipali
Jumat 06-09-2024,09:26 WIB
PDIP Kabupaten Cirebon Pecah? Efek Foto Jimus Bareng Ayu-Soliching, 10 Kader Bakal Diperiksa
Terkini
Sabtu 07-09-2024,08:00 WIB
Butuh 150 Pemain, Erick Thohir: Eliano Reijnders dan Mees Hilgers Sedang Proses Naturalisasi
Sabtu 07-09-2024,07:01 WIB
Percepat Verifikasi QR Code, Pertamina Patra Niaga Gunakan AI
Sabtu 07-09-2024,06:00 WIB
Pj Bupati Cirebon Dukung Langkah Polresta Cirebon dalam Menertibkan Penggunaan Knalpot Bising
Sabtu 07-09-2024,05:00 WIB
NasDem Jabar Kerahkan Kekuatan Menangkan ASIH di Pilkada Serentak 2024.
Sabtu 07-09-2024,04:00 WIB