Bupati Sunjaya Imbau Pejabat Tak Terima Parsel

CIREBON - Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon diperbolehkan menerima parsel atau paket Lebaran. Tentu saja dengan catatan, paket tersebut tidak boleh berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan. “Kalau bisa jangan (terima parsel, red). Tapi saya tidak bisa larang, asal sesuai ketentuan yang sudah diatur. Jika nilainya di atas rata-rata, tentu harus dilaporkan. Tapi kalau masih wajar dan tidak berhubungan dengan kedudukan ataupun jabatan serta pekerjaan. Sekali lagi saya tidak bisa melarang, tapi saya imbau untuk tidak usah menerima paket Lebaran atau parsel,” ujar Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, kemarin. Dijelaskannya, para pejabat, terutama yang merupakan aparatur sipil negara sudah barang tentu terikat dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga dalam cara bertindak dan bersikap, tentu harus melihat pedoman dan aturannya. “Kalau pun diberi, tentu harus lapor. Ada aturannya, jenis-jenis pemberian yang harus dilaporkan dan yang tidak dilaporkan. Sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pemberian parsel juga bukan atau tidak berhubungan dengan konflik kepentingan,” imbuhnya. Sementara itu, Aktivis Cirebon Timur, Rian Jaelani mengapresiasi upaya Bupati Cirebon yang mengimbau bawahannya untuk tidak menerima parsel Lebaran. Dikatakannya, tidak semua parsel Lebaran termasuk ke dalam gratifikasi, karena dalam UU Tipikor tidak mengatur secara eksplisit terkait penerimaan parsel Lebaran tersebut. “Pedoman Pengendalian Gratifikasi oleh KPK maupun Peraturan Kementerian tidak mengatur secara eksplisit. Yang diatur hanya mengenai “hadiah” yang diterima. Oleh karena itu, harus dilihat lagi siapa yang memberikan parsel tersebut, berapa nilainya, serta diberikan dalam rangka apa,” ungkapnya. (dri)