JAKARTA-Diprediksi Indonesia akan dijajah oleh utang dari luar negeri hingga 2040 mendatang. Saat ini beban yang harus dibayar saat ini bukan Rp 3.672 triliun akan tetapi jauh lebih besar yakni Rp4.364,767 triliun. Hal itu dingkapkan pakar ekonomi senior, Ichsanuddin Noorsy dalam diskusi bertema \'Utang Negara dari Masa ke Masa, untuk Siapa?\' di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (13/7). \"Utang Indonesia ke luar negeri diperkirakan tidak hanya sebesar Rp3.672 triliun, tetapi jauh lebih besar. Dalam hitungan per Juni 2017 mencapai Rp4.364,767 triliun,\" ungkap Ichsanuddin Noorsy saat menjadi pembicara bersama Ketua Banggar DPR RI, Aziz Syamsuddin dari Partai Golkar dan anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait dari PDIP. Menurut Noorsy, utang negara tidak hanya dihitung dari hubungan bilateral, melainkan semua kewajiban negara yang harus dibayar ke pihak luar negeri. Baik itu kepada negara lain, perusahaan asing atau bank luar negeri. \"Karena kewajiban, maka dia tidak melulu pada posisi yang namanya pinjaman-pinjaman luar negeri,\" tukasnya. Noorsy tak setuju dengan pemerintah yang kerap berutang ke luar negeri. Dalam pandangannya, utang akan membebani bangsa dan membawa negara ke situasi lebih sulit yaitu penjajahan. Tidak menutup kemungkinan Indonesia akan dijajah hingga 20140 mendatang. \"Utang adalah pintu masuk penjajahan,\" tandas Noorsy. Namun Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsudin menampik Noorsyi. Dia mengutarakan, melonjaknya utang luar negeri Indonesia memiliki pengaruh terhadap market. Namun, pemerintah dan DPR selalu mengusahakan agar tetap terjaga. \"Ya memang ada ke arah itu, tapi pemerintah dan DPR selalu komunikasi,\" imbuhnya di acara yang sama. Hingga saat ini, sambung Aziz, secara teori rasio utang Indonesia masih aman, namun operasionalnya bisa berbeda. Makanya agar utang luar negeri masih bisa dikendalikan, kita usulkan agar utang pemerintah dan swasta dimonitor pemerintah. Kendati demikian, Azis juga tak mengakui jika utang luar negeri harus terus dikaji dan hingga sekarang masih terus berproses. Utang luar negeri diperlukan karena target pajak tidak tercapai sekitar Rp37 triliun. \"Makanya pemerintah kita desak untuk menggenjot penerimaan pajak,\" imbuh Aziz. Hal senada dikatakan anggota Komisi XI DPR RI, Maruarar Sirait. Menurutnya, struktur APBN memang dibangun 75 persen dari pajak. Target pajak tak terpenuhi, karena memang ekonomi sedang melambat. \"Tentu setiap negara cara menghadapinya berbeda-beda guna mendorong pertumbuhan, kita sarankan beri kemudahan untuk UKM dan swasta. Jadi harus ada berbagai sistem untuk mencapai target pajak itu,\" kata pria yang akrab disapa Ara itu. Oleh sebab itu, ucap Ara, sebagai parpol koalisi makanya pihaknya mendukung ada pemotongan anggaran pada berbagai kementerian dan lembaga. \"Kita setuju, kalau yang dipotong itu perjalanan dinas, kunker, seminar dan lain-lainnya. Namun, kalau dana subsidi jangan, karena itu untuk rakyat,\" ungkapnya lagi. Ara menuturkan, utang luar negeri yang saat ini mencapai Rp384 triliun lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Lihat saja, jalan macet dimana-mana karena proyek infrastruktur MRT, LRT sedang dikerjakan. \"Kalau utang luar negeri untuk fasilitas negara, tidak perlu. Jadi UKN karena target pajak terlalu tinggi. Kita harus realistis, jadi ini ketinggian. Apalagi target pajak beberapa tahun memang tidak pernah tercapai,\" urainya. Dijelaskan Ara, Presiden Jokowi tak mau membangun hanya daerah-daerah padat penduduk. Namun, pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata ke semua daerah. \"Ada yang tanya kenapa infrastruktur dibangun pada daerah yang tidak padat, bisa saja Jokowi lakukan itu. Tapi Jokowi mau melakukan pemerataan pembangunan, termasuk bangun jalan di Papua,\" tutupnya. (aen)
Kategori :