Warga Miskin Kota Cirebon Capai 50 Persen

CIREBON - Seluruh fraksi di DPRD Kota Cirebon menyarankan agar APBD 2013 lebih pro rakyat. Dalam paripurna pemandangan umum fraksi, juru bicara FPKS, Ahmad Azrul Zuniarto SSi APt mengatakan, saat ini masih terdapat sekitar 6,7 persen pengangguran atau setara dengan 11 ribu lebih pengangguran. Padahal lapangan kerja di Kota Cirebon lebih dari itu. Angka keluarga miskin pun, berada di kisaran 148 ribu jiwa yang berarti hampir 50 persen warga Kota Cirebon adalah masyarakat miskin. \"Kami mengusulkan dana Jamkesda untuk 80 ribu keluarga miskin yang belum ter-cover ini sejumlah Rp20 ribu per jiwa per bulan atau setara dengan Rp16 miliar,\" ujarnya. Begitu pula untuk menekan kematian bayi dan gizi buruk, FPKS juga mengusulkan makanan tambahan Rp10 per jiwa setiap penimbangan. \"Bukan hanya Rp1.000 seperti saat ini. Karena dengan Rp10 ribu minimalnya bisa membeli makanan yang bergizi seperti telur dan lainnya,\" jelasnya. Dalam bidang pendidikan, FPKS menginginkan pendidikan gratis 12 tahun. Untuk pembebasan biaya pendidikan ini, tidaklah besar. Tinggal bagaimana pemerintah mengalihkan belanja pendidikan yang kurang prioritas. \"Bila satu anak hanya Rp100 ribu per bulan, maka diperlukan Rp72 miliar untuk meng-cover seluruhnya. Dan itu hanya seperempat belanja pendidikan,\" terangnya. Potensi pendapatan pun, sebenarnya sangat menggiurkan. Retribusi kebersihan dari PKL saja, beber Azrul bisa diperoleh Rp5 juta per hari. Belum lagi retribusi jenis lainnya yang potensial dalam penyumbangan PAD. Tanpa mengurangi kesejahteraan pegawai, Azrul pun meminta belanja pegawai seperti perjalanan dinas, sewa gedung, keperluan kantor dan lain-lain untuk ditekan. \"Sehingga belanja pegawai bisa diturunkan dari 70 persen mendekati 50 persen,\" tukasnya. Dikatakan Azrul, RAPBD 2013 adalah APBD transisi karena di bulan April akan ada pergantian wali kota. Sementara itu, juru bicara FPAN Dani Mardani juga meminta anggaran yang ada untuk prorakyat. Karena selama ini anggaran yang ada kurang mempedulikan rakyat kecil. \"Kami dari FPAN meminta agar RAPBD 2013 ini pro rakyat di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya,\" ujarnya. Wali Kota Cirebon, Subardi SPd mengatakan masukan dari DPRD akan menjadi pertimbangan. Kepala OPD, lanjut dia, diharapkan bisa menjabarkan program yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. \"Pada akhir masa jabatan, saya harap kepala OPD bisa menjabarkan dan memprogramkan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat,\" tegasnya. (kmg)