Bupati Masih Menggodok Pengisian Jabatan yang Kosong

KUNINGAN - Pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi pejabat jilid II di lingkup Pemkab Kuningan mulai mendapat titik terang. Ini tidak terlepas dari pernyataan Bupati H Acep Purnama SH MH usai menyerahkan CSR kepada kelompok masyarakat di pendopo, kemarin. Meski jawaban bupati masih mengambang, setidaknya mutasi kemungkinan bakal dilakukan bulan ini. Saat Radar bertanya soal rencana mutasi, bupati menegaskan sudah memasuki tahap penggodokan. Hanya saja, dia belum memastikan waktu pelaksanaan mutasi lantaran pembahasannya belum final. Sehingga, dia tidak bisa menentukan waktunya. “Masih dalam penggodokan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Nanti kalau sudah waktunya akan diumumkan. Kalau sudah selesi, ya pasti dilakukan itu (mutasi, red),” jawab bupati. Dalam kesempatan itu, bupati membantah jika mutasi tersebut akan dilakukan besar-besaran atau merotasi para pejabat. Mutasi nanti hanya berupa pengisian jabatan yang kosong ditinggalkan pejabatnya lantaran yang bersangkutan pensiun dan meninggal dunia. Jumlahnya juga cukup banyak, sehingga diperlukan pengisian secepatnya. “Bukan mutasi besar-besaran, hanya pengisian saja. Banyak yang pensiun, dan ada juga yang meninggal dunia. Tentu kekosongan ini harus diisi secepatnya. Sekali lagi, bukan mutasi global atau besarbesaran,” tegas Acep seraya bergegas menuju mobil dinasnya ke Gedung DPRD Kabupaten Kuningan. Pemerhati politik, Rudiana berpendapat, mutasi nanti tidak akan menyentuh instansi strategis, dan kemungkinan besar akan memperkuat posisi bupati di SKPD. Kemudian juga ada sejumlah kepala SKPD yang kinerja kurang memuaskan, menjadi perhatian bupati. “Mutasi nanti saya kira tidak akan seheboh mutasi Desember lalu. Beberapa pos stretagis saya kira tidak akan berubah. Terlalu riskan jika melakukan pergantian kepala SKPD yang strategis menjelang pilkada ini. Namun ada kepala dinas yang dianggap kurang loyal, kemungkinan akan dievaluasi dan diroling dengan pejabat eselon II-b lainnya,” sebut dia. Melihat gelagat yang ada, sambung dia, mutasi kemungkinan akan dilakukan menjelang akhir Agustus. Ada beberapa persoalan yang harus diatasi oleh bupati sebelum digelarnya mutasi. Antara lain dari hasil evaluasi kinerja, apakah pejabat esleon II-b yang menduduki kursi kepala SKPD, hasilnya bagus atau tidak. “Hanya saja, apakah bupati memiliki keberanian menggunakan hasil evkin atau evaluasi kinerja untuk melakukan mutasi? Kalau berani, saya kira akan mudah bupati menempatkan personel sesuai kemampuannya, dan tidak akan mendapatkan protes dari yang terkena mutasi,” tukasnya. Kabar lainnya yang diperoleh Radar, ada sejumlah pejabat di eselon III yang kemungkinan digeser atau dirotasi lantaran kinerjanya dianggap kurang memuaskan. Bukan hanya yang berkantor di “Gedung Putih” saja, melainkan juga yang berada di SKPD. Sedangkan untuk eselon II-b, besar kemungkinan tidak akan tersentuh mengingat ada agenda besar di tahun depan. “Yang saya dengar, kemungkinan di level eselon III yang paling banyak terkena mutasi. Kan jumlahnya banyak, sehingga tak ada salahnya jika kemudian dilakukan mutasi dan rotasi. Begitu juga yang promosi ke eselon III dan IV, dipastikan banyak yang terbawa. Untuk pastinya, ya tunggu pelaksanaan mutasi nanti,” ujar sumber Radar yang meminta tidak disebutkan namanya. (ags)